Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Lala) Perhubungan Laut Capt Hartanto, resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA), bertempat di Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/10/2024).
Rakernas dengan tema ‘Sinergitas Untuk Meningkatkan Usaha Keagenan Kapal yang Solid dan Profesional’, dihadiri oleh 280-an anggota asosiasi ini dari seluruh Indonesia.
Direktur Lala Capt. Hartanto pada kesempatan ini mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya Rapat Kerja Nasional ISAA Tahun 2024.
“Sebagaimana kita ketahui bersama Rakernas kali ini mengusung tema “Sinergitas Untuk Meningkatkan Usaha Keagenan Kapal yang Solid dan Profesional”. Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana peran perusahaan keagenan kapal menjadi semakin krusial dalam menjaga kelancaran arus barang dan penumpang, baik ditingkat domestik maupun internasional. Kita semua menyadari bahwa industri pelayaran dan logistik merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, mengingat posisi strategis kita sebagai negara maritim,” katanya mewakili Dirjen Laut capt. Antoni Arif Priadi.
Hartanto menyampaikan bahwa dalam dunia maritim yang terus berkembang, dibutuhkan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia di bidang keagenan sebagai salah satu elemen kunci yang sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional maritim dan logistik di industri pelayaran.
Pengembangan sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan khususnya keagenan kapal dilaksanakan dengan tujuan tersedianya sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab serta memenuhi standar nasional dan internasional. Oleh karena itu, SDM yang terlibat dalam keagenan kapal harus memiliki kompetensi dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek maritim, regulasi, dan operasi pelabuhan.
Capt. Hartanto juga menyampaikan, berdasarkan data yang terdapat pada SIMLALA (Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Laut) dari tahun 2017 sampai saat ini, sudah 1.855 Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) yang telah diterbitkan serta pembukaan 1.955 kantor cabang. Seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan di bidang usaha keagenan kapal, manajemen usaha keagenan kapal harus dikelola secara optimal agar tidak menjadi hambatan dalam kelancaran lalu lintas kapal dan barang serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan membebani dunia usaha dan masyarakat.
Keberadaan ISAA diharapkan menjadi suatu energi dalam mendukung pemerintah untuk meningkatkan pelayanan industri di bidang pelayaran Indonesia, pembenahan sistem dan digitalisasi di kawasan pelabuhan sebagai aksi reformasi tata kelola pelabuhan untuk tahun 2024 sampai dengan 2025. Pembenahan tata kelola di kawasan pelabuhan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di Pelabuhan baik dari segi pelayanan, maupun regulasi yang bertujuan untuk dapat mengurangi biaya logistik di Pelabuhan.
Hartanto ingin menegaskan kembali komitmen Kementerian Perhubungan untuk terus mendukung pengembangan usaha keagenan kapal di Indonesia. “Kami memahami bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan regulasi, persaingan global, biaya logistik yang tinggi dan sumber daya manusia. Namun, kami optimis bahwa dengan sinergi yang kuat, tantangan tersebut dapat kita atasi bersama,” ungkapnya.
Tak lupa Hartanto sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. “Semoga melalui diskusi dan kerja sama yang terjalin hari ini, kita dapat menciptakan langkah-langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagenan kapal di Indonesia,” katanya.
Hartanto juga ingin supaya ISAA terus mengikuti perkembangan jaman yang sudah digitalisasi.
Hartanto juga mengingatkan supaya ISAA hati-hati saat dievaluasi mengenai perijinannya. Karena ada ribuan ijin keagenan tersebar di seluruh Indonesia.
Sebelumnya Ketua Umum ISAA Aris Hartoyo mengawali sambutannya dengan sebuah pantun yakni “Naruh Belalang di atas Meja, selamat datang di rakernas ISAA”.
“Rakernas merupakan agenda rutin. Dan ini untuk evaluasi program kerja untuk kemudian menyusun program kerja tahun berikutnya. Kami percaya dengan berkumpul ini semua masalah bisa didiskusikan untuk mencari solusinya,” ujar Aris sembari menambahkan bahwa Rakernas ini berbarengan dengan ulang tahun ISAA yang ke 8.
Tak lupa Aris juga mengucapkan terimakasih kepada Kemenhub yang telah mencantumkan usaha keagenan kapal dalam UU Pelayaran perubahan.
Di tempat sama, Ketua ISAA Jawa Tengah Delly Setiyono berharap supaya DPP ISAA bisa turut berperan aktif atau mengawal dalam rangka regulasi yang memayungi eksistensi keagenan pelayaran, terkait perubahan UU Pelayaran.
“Keagenan itu kan dilindungi oleh otoritas setempat. Kita berharap supaya usaha keagenan kapal semakin eksis, tumbuh, dan berkembang kedepannya, khususnya untuk kemajuan ekonomi di sektor maritim di Jawa Tengah,” kata Delly Setiyono, Ketua DPW ISAA Jateng kepada Ocean Week, di sela Rakernas di Bandung, Kamis.
Sementara itu, Ketua ISAA Papua Barat dan Papua Barat Daya, Obet Manufandu minta agar DPP ISAA tidak dengan mudah mengeluarkan rekomendasi terhadap pihak yang mau membuat ijin perusahaan keagenan. “Filter rekomendasi dari DPP ISAA atau lewat DPW ISAA untuk perijinan pembuatan perusahaan ini sangat penting, karena di daerah dengan mudah membuat ijin, hanya diberikan oleh KSOP dan KUPP. Jangan sampai usaha keagenan menjamur, karena ijin mudah. Akibatnya, banyak perusahaan keagenan yang tiba-tiba sudah berdiri, ini akan jadi problem, karena asosiasi tak tau,” ujar Obet.
Dia minta supaya perijinan usaha keagenan diperketat dengan filter lewat DPP ISAA atau DPW ISAA, sebab banyak berdiri usaha keagenan, tapi tak ada pekerjaan, sama saja percuma.
Kegiatan Rakernas dilanjutkan dengan diskusi. Ari Wibowo, Kasubdit Tol Laut Ditjen Hubla Kemenhub dalam paparan diskusi di acara ini lebih banyak menyampaikan sejumlah hal yang berkaitan dengan sektor angkutan laut.
Ari juga menyoal ada keagenan yang bisa melakukan aktifitas mengageni kapal, namun belum jadi anggota ISAA. “Ini perlu kami teliti lagi, apakah sudah memiliki PMKU, kami akan cek,” ujarnya. (***)
