Indonesia National Shipowners Assosiation (INSA) mengingatkan pemerintah untuk segera menyelesaikan isu-isu di dunia pelayaran untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA Carmelita Hartoto kepada pers dalam Indonesia Maritime Expo (IME) 2023 di Jakarta, Selasa.
“Itu dibutuhkan saat Indonesia menginjak usia 100 tahun pada 2045 nanti di mana sektor maritim akan menjadi pilar pembangunan dan didorong agar lebih berkontribusi bagi perekonomian nasional,” ujarnya.
Untuk diketahui bahwa Pemerintah menargetkan ekonomi maritim bisa berkontribusi 8,4 persen terhadap PDB nasional pada 2025, dan didorong menjadi 10,5 persen terhadap PDB nasional pada 2035.
Pada tahun 2045 mendatang, sektor ekonomi maritim ditarget dapat berkontribusi mencapai 12,5 persen terhadap PDB nasional.
“Namun, saya ingatkan, target besar tersebut, bukan ditentukan apa yang kita kerjakan pada 2025, 2035 atau 2045, tetapi ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Sekarang ini,” kata Carmelita dalam keterangan tertulisnya.
Meme (panggilannya) menyebutkan sejumlah isu penting dunia pelayaran harus dibereskan saat ini untuk memastikan kemajuan pelayaran ke depan, diantaranya sea and cost guard dan asas cabotage.
Wakil Ketua Kadin Indonesia ini juga mengungkapkan bahwa kehadiran sea and coast guard sebagai satu-satunya badan/lembaga yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk menyelenggarakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut merupakan keniscayaan yang harus segera diwujudkan.
“Kami mengapresiasi langkah yang telah dilakukan sejauh ini, namun kami mengajak pemerintah dan semua pihak untuk melakukan akselerasi atas hal ini. Jangan lupa bahwa kehadiran sea and cost guard penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dalam pelaksanaan penjagaan laut dan pantai di Tanah Air. Sebab di dunia internasional begitulah kelazimannya. Namun ini harus benar-benar terwujud,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait asas cabotage, Carmelita mengingatkan agar penerapannya perlu terus dijaga.
Dia mengatakan berkat penerapan asas cabotage, jumlah armada pelayaran bertambah secara signifikan yang diikuti pertumbuhan jumlah perusahaan pelayaran nasional.
Oleh karena itu, INSA mengingatkan agar jangan sampai ada upaya untuk melemahkan atau menyesuaikan asas yang juga diterapkan di banyak negara maju.
“Pelayaran Indonesia telah seratus langkah maju sejak 2005, namun kerja keras itu akan berakhir sia-sia jika kita melakukan penyesuaian atas apa yang sudah baik. Kami khawatir, Indonesia akan semakin tertinggal jauh dari Amerika, Tiongkok, Australia, Filipina dan Jepang, yang telah lebih dulu dan hingga kini konsisten menerapkan asas cabotage,” ujarnya.
Beranjak dari apa yang sudah baik tersebut, Carmelita juga mendorong pemerintah ke depan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan pro maritim yang baik yang sudah dilakukan negara-negara maju lainnya.
“Misalnya soal tax (pajak), soal pembiayaan, ini kan kita bisa tinggal lihat di negara-negara maju maupun negara tetangga yang memang sudah lebih baik dari kita,” kata Meme. (**)
