Dalam rangka upaya mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan keandalan sistem perizinan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di pelabuhan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar acara “Pemutakhiran Data Tersus dan TUKS serta Familiarisasi Penerbitan Sertifikat Standar pada Layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI)”.
Acara ini dihadiri oleh seluruh penyelenggara pelabuhan di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Direktur Kepelabuhanan yang diwakili oleh Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, Anwarudin dalam sambutannya menjelaskan kegiatan ini seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa output dari proses terhadap perizinan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dari yang sebelumnya Penetapan Pemenuhan Komitmen menjadi Sertifikat Standar.
“Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk memastikan efisiensi, kredibilitas, dan daya saing layanan kepelabuhanan. Langkah ini juga sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing layanan kepelabuhanan,” ujarnya, Jakarta, Selasa (17/10).
Dia menegaskan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus bergerak maju dengan digitalisasi, khususnya dalam hal perizinan Tersus dan TUKS, yang kini dapat diakses secara daring melalui Aplikasi SEHATI.
Aplikasi SEHATI telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain baik di internal maupun eksternal Kementerian Perhubungan, seperti Online Single Submission (OSS) milik BKPM dan Sistem PNBP Online (SIMPONI) milik Kementerian Keuangan.
“Ini membantu menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, menghemat waktu, dan meningkatkan transparansi. Dan saat ini sedang fokus pada perbaikan dan penyempurnaan sistem,” ujarnya.
Untuk meningkatkan pelayanan TERSUS dan TUKS, saat ini tengah dilakukan percepatan redesain dan rekayasa aplikasi SEHATI. Dengan upaya ini, diharapkan semua target reformasi PB UMKU Tersus dan TUKS dapat diselesaikan secara baik.
“Dalam konteks ini, kami mengajak para penyelenggara pelabuhan untuk mendukung agenda penyederhanaan ini. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan informasi mengenai bisnis proses pada Layanan SEHATI, terutama Layanan PB-UMKU Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri,” ungkapnya.
Sebagai informasi, acara ini juga bertujuan menyiapkan para penyelenggara pelabuhan untuk dapat menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada stakeholder di wilayah kerja masing-masing, sehingga pelayanan di bidang transportasi laut dapat terus ditingkatkan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Kementerian Perhubungan, khususnya di bidang kepelabuhanan, dapat meningkat.
Para penyelenggara pelabuhan juga diminta untuk melakukan peningkatan pengawasan dan memastikan Tersus dan TUKS beroperasi sesuai izin yang telah diberikan agar para penyelenggara pelabuhan dapat melaksanakan evaluasi terhadap Tersus dan TUKS yg selama ini melayani umum sementara; dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan pengawasan kegiatan operasional Tersus dan TUKS.
“Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan semua pihak dalam mewujudkan pelabuhan yang efisien, andal, dan berdaya saing,” katanya. (**)
