Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengunjungi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 di Belawan International Container Terminal (BICT) dan Pelabuhan Kuala Tanjung, pada 13 Januari 2017.
Kunjungan ini dalam rangka melihat pengembangan dan penataan Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung . Luhut diterima langsung oleh Direktur Utama Pelindo 1, Bambang Eka Cahyana beserta seluruh jajaran Direksi lainnya.
Pada kesempatan itu, Bambang Eka Cahyana memberikan penjelasan kepada Luhut tentang penataan dan pembenahan di Pelabuhan Belawan. “Terminal Petikemas Belawan akan dikembangkan melalui 2 fase. Fase pertama akan dibangun dermaga sepanjang 350 meter, dan pada fase ke-2 juga akan dibangun dermaga sepanjang 350 meter lagi, sehingga akan menambah kapasitas bongkar muat kontainer di Belawan,” ujarnya.
Kemudian setelah dari Belawan International Container Terminal (BICT), rombongan mengunjungi Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) yang merupakan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) online pertama diwilayah ini.
Diharapkan dengan adanya TPFT ini mampu mengurangi biaya logistik di pelabuhan.
Menko Kemaritiman beserta rombongan juga mengunjungi Pelabuhan Kuala Tanjung, untuk melihat progress pembangunan Terminal Multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Ditargetkan Kuala Tanjung akan beroperasi pada semester II tahun 2017.
Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan mengapresiasi langkah pengembangan yang sedang dilakukan oleh Pelindo 1. “Untuk progress pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung sangat bagus karena berjalan sesuai dengan target yang ditentukan, dan akan terintergrasi dengan kawasan industri disekitarnya sehingga akan tercipta perekonomian yang lebih efiisensi,” ujar Luhut.
Sementara itu, ACS Humas Pelindo 1, Fiona Sari Utami mengatakan bahwa program-program pengembangan yang sedang dilakukan saat ini merupakan komitmen Pelindo 1 untuk terus melakukan pengembangan secara kontinu untuk mendukung percepatan pembangunan nasional dan menciptakan biaya logistik nasional secara efisien dan efektif, untuk mewujudkan program Pemerintah terutama dalam program tol laut dan poros maritim. (humpl1/ow)
