Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercayakan PT Pelindo III melalui PT Pelindo Marine Service (PMS), anak usahanya, menangani layanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Selat Malaka, Selat Phillip, dan Selat Singapura.
Perairan tersebut merupakan wilayah perairan pandu luar biasa alur pelayaran Traffic Separation Scheme (TSS) berbatasan dengan Malaysia dan Singapura.
Penunjukkan melalui SK Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diserahkan Kasubdit Pemanduan dan Penundaan Kapal Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan, Agus Arifianto diterimakan kepada Direktur Teknik Pelindo III Joko Noerhudha.
“Ini merupakan momen bersejarah, usai melalui berbagai tahapan yakni evaluasi kinerja, sarana prasarana, dan SDM. Pelindo III dipercaya melayani pemanduan, terutama di TSS. Hal ini penting sebab pasar global semakin bersaing. Layanan pemanduan perairan Selat Malaka harus dilaksanakan dengan service excellent, sebagai penegasan untuk menjaga ketahanan dan suplai logistik Indonesia,” kata Agus Arifianto dalam sambutan tertulisnya, Rabu (19/02).
Sementara itu, Joko Noerhudha menyatakan, dengan diberikannya SK oleh pemerintah kepada Pelindo III, maka pihaknya akan semakin dipercaya oleh operator atau agen kapal-kapal internasional saat menggunakan jasa pandu dan kapal tunda Indonesia ketika melayari Selat Malaka dan sekitarnya dengan aman.
“Pelindo III terus mendorong anak usahanya mengembangkan bisnis di luar captive market-nya. Diantaranya berinovasi untuk memberikan added value kepada pengguna jasa global sekaligus wujud ekspansi BUMN ke pasar internasional,” ungkapnya.
Untuk diketahui, peluang bisnis menggarap layanan pandu dan tunda di perairan telah dibahas bertahun-tahun dalam Forum negosiasi multilateral tersebut yaitu Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) diikuti Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Negosiasi ini mulai menemukan titik terang saat pertemuan Intersessional Meeting of The Working Group on Voluntary Pilotage Services in Straits of Malacca and Singapore di Bandung, awal 2017 lalu. Pertemuan ini digagas pada Forum TTEG ke-41 di Yogyakarta.
Menurut Joko, persaingannya cukup ketat, ada pilotage atau marine advisory oleh Malaysia dan Singapura. Padahal, sekitar 60 persen wilayah pelayaran tersebut merupakan wilayah NKRI. “Jadi itu tantangannya dan kita akan tunjukkan pada komunitas maritim internasional bahwa Indonesia mampu mengelola Selat Malaka,” kata Joko. (Li/**)
