Pos koordinasi (Posko) Angkutan Laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo, hari ini (18/12).
Posko Kantor Pusat berada di Gedung Karsa Lt. 4 Kantor Kementerian Perhubungan ini akan berlangsung dari tanggal 18 Desember 2019 hingga tanggal 8 Januari 2020.
Posko Angkutan Laut Nataru tidak hanya ada di Kantor Pusat Kemenhub, tetapi juga dilaksanakan di 51 pelabuhan pantau yang setiap hari akan melaporkan perkembangan turun naik penumpang serta penyelenggaraan Angkutan Laut Nataru di masing-masing pelabuhan.
Adapun posko ini akan dijaga oleh petugas posko yang terdiri dari pejabat dan pegawai Ditjen Perhubungan Laut. Sedangkan untuk posko di daerah juga melibatkan perwakilan Instansi dan stakeholder terkait.
“Saya meminta kepada seluruh jajaran Ditjen Hubla, termasuk para petugas Posko untuk dapat menjalankan tugas ini dengan dengan penuh rasa tanggung jawab, ikhlas dan sungguh-sungguh serta melaporkan perkembangannya setiap hari,” tutur Dirjen Agus saat memberikan pengarahan pada pembukaan Posko Angkutan Laut Nataru.
Ia menyebutkan, Kementerian Perhubungan menjadi salah satu instansi Pemerintah yang memegang peran sangat penting dalam penyelenggaraan Angkutan Laut Nataru. Salah satu hal yang menjadi prioritas ialah wilayah Indonesia Timur yang memang menjadi perhatian utama.
“Kami telah mensiagakan kapal-kapal Negara, kapal Pelni ataupun kapal swasta dan bersiap menjadi kapal cadangan jika terjadi lonjakan penumpang di wilayah Indonesia timur,” imbuh Dirjen Agus.
Pihaknya juga menghimbau agar seluruh pelabuhan dapat segera mendeteksi jika ada kemungkinan lonjakan penumpang serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait apabila ada kemungkinan lonjakan penumpang agar penyelenggaraan angkutan Nataru ini dapat berlangsung dengan sukses.
“Hal lain yang tak kalah pentingnya ialah meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan, termasuk pelayanan tiket berbasis elektronik atau e-ticketing (tiket online) yang menjadi salah satu terobosan di Ditjen Perhubungan Laut untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan praktik percaloan tiket,” jelasnya.
Terakhir, Dirjen Agus mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bahu membahu dalam meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran serta memantapkan koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait demi terciptanya penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang lancar dan selamat.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko dalam laporannya mengatakan tujuan di selenggarakannya Posko Angkutan Laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 adalah tercapainya penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dengan lancar, selamat, aman dan nyaman serta terkoordinasi.
“Posko tersebut juga didukung oleh PT. Pelni (Persero), Operator Komputer, Operator CCTV, Operator Tracking Kapal dan Aplikasi Sistem Pelaporan “SIASATI”. Selain itu, Ruang Posko juga dilengkapi TV Monitor, CCTV di Pelabuhan, Tracking System Kapal Penumpang dan Perintis, Aplikasi Pelaporan Naik/Turun Penumpang di 51 Pelabuhan Pantau dan Sarana komunikasi agar angkutan Nataru dapat berlangsung asyik, lancar dan selamat seperti tagline Nataru tahun 2019 ini,” tutup Capt. Wisnu Handoko.
Sebagai informasi, Pada periode Angkutan Nataru kali ini diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah penumpang naik sebesar 1,84 % atau 1.191.786 penumpang dibandingkan Angkutan Nataru tahun lalu. Untuk lonjakan penumpang, diprediksi terjadi pada tanggal 21 Desember (Periode Pra Natal), tanggal 28 Desember (Periode Natal dan Tahun Baru) dan tanggal 4 Januari 2020 (Periode Pasca Tahun Baru).
Kondisi tersebut harus diantisipasi dengan penyediaan sarana angkutan laut yang andal dan memadai, di mana jumlah armada angkutan laut yang siap melayani masyarakat sebanyak 1.293 kapal dengan kapasitas angkut 3.415.838 penumpang.
Bersamaan dengan pembukaan Posko Angkutan Laut Nataru hari ini, sejumlah pelabuhan di Indonesia juga melakukan Apel Kesiapan Angkutan Laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 secara serentak guna semakin memantapkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. (***)
