Ternate, sebuah pulau yang berada di bawah kaki gunung api Gamalama di Provinsi Maluku Utara.
Karena letaknya dikelilingi lautan membuat transportasi laut memiliki peran penting bagi msyarakat Ternate.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus menerus berupaya meningkatkan aspek keselamatan pelayaran dan kelaiklautan kapal di Indonesia.
Salah satu upaya yang dilakukan berkesinambungan adalah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keselamatan Pelayaran, termasuk di wilayah Ternate yang pelaksanaanya memasuki Periode IV Tahun Anggaran 2019.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. M Tauhid Soleman yang hadir membuka acara mengungkapkan, transportasi laut merupakan moda yang paling banyak digunakan masyarakat di Ternate untuk mobilitas sehari-hari.
“Hal tersebut menandakan bahwa aspek keselamatan menjadi bagian terpenting yang harus diprioritaskan dalam penyelenggaraan transportasi laut,” ujar Tauhid saat membuka Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran Periode IV Tahun 2019, Selasa (6/8).
Sekda Kota Ternate menjelaskan, dari Ternate untuk menuju wilayah lain seperti Tidore atau Sofifi tidak ada pilihan lain selain menggunakan moda transportasi laut. Tapi ada juga beberapa wilayah yang bisa dijangkau dengan transportasi udara.
“Oleh karenanya, keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan, termasuk memerhatikan tanda-tanda alam yang terjadi,” tegasnya.
Dalam beberapa hari ini, kata Tauhid, di wilayah Maluku Utara ketinggian gelombang cukup tinggi sehingga peringatan cuaca yang disampaikan BMKG harus diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, wilayah perairan Ternate termasuk daerah yang rawan karena beberapa kali pernah terjadi kecelakaan kapal hingga menelan korban jiwa.
Untuk itu, Tauhid minta agar semua operator pelayaran harus patuh dan tahu tentang aturan yang terkait keselamatan pelayaran.
Keselamatan pelayaran, kata Tauhid, bukan cuma tugas dari pemerintah pusat tapi juga bagian dari kepentingan daerah yang setiap saat harus didorong agar menjadi perhatian penting.
“Jadikan Bimtek ini sebagai sarana transfer pengetahuan tentang keselamatan pelayaran untuk dimplementasikan di wilayah Ternate dan sekitarnya, termasuk persoalan tentang mitigasi bencana di laut,” kata Tauhid.
Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan yang diwakili Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, Capt Jaja Suparman mengungkapkan, program Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, baik bagi regulator maupun operator pelayaran, di wilayah Maluku Utara terhadap berbagai aspek teknis dan regulasi di bidang kelaiklautan kapal.
“Hal ini dibutuhkan demi menunjang keselamatan pelayaran dan kelaiklautan kapal,” ujar Jaja dalam sambutannya, Selasa (6/8).
Pihaknya berharap, melalui bimbingan teknis ini seluruh pihak terkait di Ternate dapat menerapkan aspek-aspek yang menunjang keselamatan pelayaran dan kelaiklautan kapal. Juga menjadi contoh dan teladan bagi pihak lain di seluruh Maluku Utara.
Kementerian Perhubungan terus mengimbau operator pelayaran untuk senantiasa mengutamakan kelaiklautan kapal serta keselamatan dan keamanan pelayaran.
“Para awak kapal wajib memastikan peralatan keselamatan pelayaran berfungsi dengan baik. Jumlah peralatannya memadai serta muatan penumpang dan barang di kapal tidak melebihi kapasitas,” terang Jaja.
Menurutnya, keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan mutlak dan tanggung jawab bersama, baik regulator, operator dan juga pengguna jasa transportasi laut, termasuk para penumpang kapal.
“Kepatuhan terhadap kelaiklautan kapal dan keselamatan pelayaran memerlukan komitmen bersama dari semua pihak sehingga nantinya keselamatan pelayaran dapat menjadi budaya maritim Indonesia,” ucap Jaja.
Sebagai informasi, Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran Tahun Anggaran 2019 Periode IV yang berlangsung selama tiga hari ini dilaksanakan di Hotel Grand Dafam Bela Ternate tanggal 6 s.d. 8 Agustus 2019. Sebelumnya dalam tahun 2019, kegiatan serupa sudah tiga kali diadakan, yakni di Aceh, Padang, dan Lombok.
Adapun peserta kegiatan ini sekitar 60 orang dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hadir pula peserta dari Pemerintahan Daerah setempat serta perusahaan pelayaran dan pemilik atau operator kapal yang berdomisili dan beroperasi di Maluku Utara.
Sedangkan narasumber berasal dari Direktorat teknis kantor pusat Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP). (**)
