Lebih kurang 250 Perusahaan Bongkar Muat (PBM) seluruh Indonesia siap hadir pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-7 Asosiasi PBM Indonesia (APBMI) di Padang Sumatera Barat, akhir Oktober 2016 nanti.
Jawa Timur misalnya, sekitar 30 PBM menyatakan akan datang di acara lima tahunan organisasi ini. Mereka terdiri dari pengurus inti ditambah beberapa pengurus dari pelabuhan daerah.
“Kami sedang mempersiapkan pengurus dan anggota untuk ikut Munas di Padang Oktober nanti. Sekarang ini Munas APBMI menghargai suara dari setiap anggota. Perkiraan Jawa Timur akan memberangkatkan sekitar 30 orang. Mereka terdiri dari pengurus dan anggota. Optimis delegasi Jawa Timur menjadi yang terbesar dalam Munas nanti. Ini sangat bagus untuk penguatan organisasi. Karena mereka akan menyampaikan kondisi bisnis PBM sesuai dengan karakter pelabuhan masing-masing. Dari pengurus inti Jawa Timur akan membicarakan hal-hal yang lebih besar dan nasional,” kata Ketua DPW APBMI Jawa Timur (Jatim) Kody Lamahayu Fredy di Surabaya.
Persiapan Munas oleh panitia sudah 99% sebagaimana diungkapkan Apriyatna (ketua APBNI Sumbar sebagai tuan rumah). “Hotel untuk peserta sudah kami booking. Semua sudah siap,” katanya kepada Oceanweek.
Sementara itu DKI Jakarta, sekitar 50 PBM juga dipastikan berangkat ke Padang. Apalagi info yang diperoleh Ocean Week menyebutkan, mayoritas mereka akan mengusung H. Sodik Harjono (ketua DPP APBMI) untuk maju kembali dalam pemilihan di Munas tersebut.
Sementara itu, Jatim, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Palembang, sebagian Jakarta, Banten, Sumbar, Sumut, dan sebagian DPW daerah lainnya mayoritas dipastikan akan mengusung HM. Fuadi (Wakil Ketua Umum DPP APBMI) bersedia untuk memperebutkan ketua umum pada Munas nanti.
Sedangkan Sulsel dan Kalteng kemungkinan masih mempertimbangkan siapa bakal calon yang menjadi pilihannya, karena sebagaimana dikatakan Ketua DPW APBMI Sulsel Anwar Taba, dan Ketua Kalteng Bambang, pihaknya ingin mengetahui lebih dulu visi misi calon ketua umum, baru mereka menentukan pilihannya.
APBMI Jambi, Lampung, Cirebon yang dihubungi tentang siapa calon pilihan mereka belum ada jawaban.
Kedepan kelangsungan usaha PBM diperlukan satu kekuatan, kekompakan, dan harmonisasi diantara para pelaku usaha ini. Baik dengan mitra terkait maupun internalnya.
Untuk itu, kata Putut Sutopo (penasihat DPP APBMI) dibutuhkan Ketua Umum yang kuat dalam segala hal, lalu peduli dan memahami dengan kondisi situasi usaha ini. “Yang dapat menjawab tantangan itu, saya belum punya pandangan lain selain Pak Fuadi,” katanya lewat SMS ke Oceanweek.
Menurut Kody, masalah nasional yang masih membutuhkan kejelasan dan ketegasan dari pemerintah adalah implementasi UU/17/2008 berikut regulasi turunannya seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan dan Surat Dirjen Perhubungan Laut.
Bisnis PBM merupakan badan usaha yang dikeluarkan pemerintah membutuhkan adanya perlindungan usaha dan hak usaha di pelabuhan. Begitu juga dengan Asosiasi PBM (APBMI) sebagai binaan pemerintah. “Sampai sekarang UU/17/2008 tentang pelayaran masih menimbulkan multi tafsir dalam operasional di lapangan. Sementara dari perbedaan pemahaman tersebut cenderung merugikan usaha PBM swasta,” ujar ketua APBMI Jatim itu.
Karena itu Kody mengajak kepada semua anggota APBMI tetap mendukung program pemerintah dengan mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah. “Zaman sudah berubah. Teman-teman harus tanggap. Pada prinsipnya, kita harus mendukung program pemerintah dengan mengikuti undang-undang dan peraturan pemerintah. Kami sebagai pengurus asosiasi akan melindungi hak usaha anggota. Kami akan terus memperjuangkan supaya bisnis PBM di pelabuhan bisa kembali bergairah,” katanya.
Menurut Kody, pihaknya memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadikan bisnis PBM di Jawa Timur kembali sehat. Mulai dari Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban sampai Kalianget. Para pengusaha PBM mengerjakan jasa bongkar dengan komoditas berbeda. Mulai; jenis barang kelontong, barang kebutuhan pokok, general cargo, curah, petikemas sampai jasa bongkar muat project cargo yang membutuhkan keahlian khusus. Cara mereka bekerja juga memiliki karakter yang berbeda. Fasilitas dan investasi juga berbeda, sesuai dengan kondisi pelabuhan masing-masing. “Tapi pada prinsipnya, jasa mereka sangat membantu untuk kelancaran arus barang melalui pelabuhan,” lanjut Kody. (il/ow)
