Ketua umum asosiasi badan usaha pelabuhan Indonesia (ABUPI) Aulia Febri meminta agar para anggotanya secepatnya memberikan pelaporan kegiatannya ke pemerintah (Kemenhub) untuk menghindari pengguguran ijin usahanya.
Himbauan itu dilakukan, terkait edaran dirjen perhubungan laut yang diteken Agus H. Purnomo pada 5 Februari 2018 mengenai evaluasi ijin usaha sebagai badan usaha pelabuhan (BUP).
“Sekarang ini sudah ada 10 BUP yang memiliki konsesi, 4 diantaranya Pelindo I, II, III, dan IV. Kemudian 14 sedang proses pengajuan konsesi, dan sisanya belum mempunyai konsesi,” kata Febri didampingi Wakil Ketua Umum David Rahadian dan Ariyanto Purboyo, serta Sekjen Liana Trisnawati, pada konferensi pers, di Jakarta, Minggu (18/3).
Menurut Febri, BUP yang sudah konsesi dan sedang proses pengajuan konsesi adalah anggota ABUPI.
“Tapi saya yakin jika BUP yang sudah melakukan kegiatan sesuai PP no. 61/2009 tentang Kepelabuhanan, pasal 69, misalnya hanya kegiatan bongkar muat saja, atau pergudangan, pemerintah mungkin masih memberi kesempatan atau tak menggugurkan, sepanjang sebelum 31 Maret 2018 sudah memberi laporan kegiatannya ke Kemenhub,” ungkapnya.
Namun, jika BUP tidak melakukan kegiatan sama sekali sejak mempunyai ijin, atau tidak memberikan pelaporan kegiatannya hingga waktu yang dibataskan pemerintah, dipastikan akan gugur.
Memang, Febri mengakui, untuk memperoleh konsesi sangatlah berat, karena BUP harus mampu membangun pelabuhan dengan modal sendiri. Belum lagi setelah masa konsesi selesai, harus rela diserahkan ke pemerintah.
“Besarnya investasi itu yang selama ini dianggap berat oleh BUP. Karena membangun pelabuhan itu biayanya sangat besar,” kata Febri.
Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan tengah mengevaluasi izin badan usaha pelabuhan (BUP) yang belum memperoleh konsesi. Sesuai edaran Dirjen Hubla Agus Purnomo, batas waktu yang ditoleransiksn hingga 31 Maret 2018. Jika sampai waktu itu belum ada pengajuan atau laporan kegiatan dipastikan gugur.
Sebelumnya, Kasubdit Pelayanan Jasa & Usaha Pelabuhan Kemenhub, Ciptadi mengatakan dari 223 BUP, saat ini hanya ada sepuluh BUP yang sudah mendapatkan konsesi. Pihaknya juga sedang memproses pengajuan konsesi 14 BUP.
“Sisanya [yang belum memiliki konsesi] kami akan evaluasi. Kalau belum juga memiliki konsesi, otomatis izinnya gugur [tidak berlaku],” katanya di Jakarta, baru-baru ini.
Ciptadi menjelaskan pemerintah memang memberikan waktu tiga tahun bagi BUP yang belum memiliki konsesi untuk mengajukan konsesi atau menyesuaikan perizinan. Tenggat waktu tiga tahun ini tercantum dalam Permenhub No.51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Adapun tenggat waktu akan berakhir pada 31 Maret 2018 mendatang.
Menurut Ciptadi, pihaknya juga akan meminta penyesuaian terhadap BUP yang saat ini belum mendapat konsesi, tapi sudah mengelola jasa kepelabuhan. Dia mengakui, sejumlah BUP justru memakai konsesi yang dimiliki perusahaan induknya, bahkan mitra usahanya.
Dia menambahkan BUP yang tak kunjung mendapat konsesi hingga tenggat waktu perlu melakukan penyesuaian perizinan. BUP tersebut bisa mengajukan izin baru dan memulai proses dari awal.
Badan usaha dinilai bakal lebih mudah mendapat izin baru karena Kemenhub telah menghapus persyaratan modal lewat Permenhub No.24 Tahun 2017.
Untuk mengajukan izin BUP, badan usaha dikenakan syarat modal Rp10 miliar–Rp500 miliar sesuai dengan kelas pelabuhan.
BUP yang telah Mendapat Konsesi
1. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
3. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
4. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
5. PT Krakatau Bandar Samudra
6. PT Wahyu Samudera Indah
7. PT Karya Citra Nusantara
8. PT Pelabuhan Tegar Indonesia
9. PT Berlian Manyar Sejahtera
10. PT Delta Artha Bahari Nusantara
Daftar BUP yang Sedang Pembahasan Konsesi
1. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Pengusahaan Temrinal Kendari New Port, Kendari
2. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Pengusahaan Terminal Gilimas, Lembar
3. PT Indo Kontainer Sarana, Pengusahaan Terminal Kontainer Pontianak, Pontiaanak
4. PT Indonesia Multi Purpose Terminal, Pengusahaan Faspel PT IMPT, Banjarmasin
5. PT Pelabuhan Penajam Banua taka, Pengusahaan Terminal Penajam, Balikpapan
6. PT Lamongan Integrated Shorebase, Pengusahaan Terminal PT LIS, Lamongan
7. PT Sarana Abadi Lestari, Pengusahaan Terminal Sarana Abadi, Samarinda
8. PT Pelabuhan Swangi Indah, Pengusahaan Terminal Satui Bara Tama, Kotabaru
9. PT Bandat Teguh Abadi, Pengusahaan Terminal Bandar Teguh Abadi, Pekanbaru
10. PT Bandar Bakau Jaya (Bakauheni), Pengusahaan Terminal BBJ Bakauheni, Lampung
11. PT Bandar Bakau Jaya (Banten0, Pengusahaan Terminal BBJ Banten, Banten
12. PT Lestari Samudera Sakti, Pengusahaan Terminal Lestari Samudera, Balikpapan
13. PT Inti Prtama Bandar Kariangau, Pengusahaan Terminal Inti Pratama, Balikapapan
14. PT Batu Alam Makmur, Pengusahaan Terminal Batu Alam Makmur, Banten
Sumber : Kemenhub
