Penculikan dan penyanderaan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia kembali terjadi. Insiden terakhir terjadi di perairan Sabah, Malaysia, 3 orang ABK Indonesia diculik oleh komplotan yang diduga dari kelompok Abu Sayyaf. Kasus penculikan di perairan Sabah terjadi saat Indonesia tengah berupaya membebaskan tujuh WNI lainnya yang diculik di Laut Sulu, barat daya Filipina.
Akibat insiden penculikan dan penyanderaan ini, Indonesia melakukan moratorium pengiriman batubara ke Filipina tetap berlanjut sampai wilayah maritim di sekitar Sulawesi, Zamboangana, dan Sulu dipastikan aman. Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, perusahaan pelayaran anggota INSA mentaati kebijakan pemerintah dalam hal ini moratorium pengiriman batubara ke Filipina sampai dengan menunggu adanya kepastian keamanan dari pemerintah Filipina.
Akan tetapi, menurut Carmelita, kebijakan tersebut akan berdampak pada semakin lesunya industri pelayaran nasional lantaran bertambahnya kapal-kapal yang tidak beroperasi (idle). Sebelum adanya pelarangan sementara kegiatan ekspor batubara ke Filipina, jumlah kapal yang idle sebanyak 30 persen.
Carmelita mengungkapkan, potensi pengiriman batubara dari Indonesia ke Filipina sangat besar. Hal ini merupakan peluang bagi perusahaan pelayaran nasional. Namun peluang tersebut terancam hilang karena adanya kebijakan moratorium akibat aksi penculikan dan penyanderaan ABK.
“Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka peluang ini akan diambil oleh negara lain seperti Rusia dan Australia,” kata Carmelita dalam acara One Day Discussion dengan topik Mengamankan Jalur Pelayaran Ekspor Batubara ke Filipina yang diselenggarakan oleh INSA bekerjasama dengan Badan Intelijen Strategis dan Kementerian Luar Negeri di Hotel Grand Hyatt, Jakarta.
Carmelita menuturkan, rencana pemerintah untuk menempatkan aparat keamanan di atas kapal bukanlah solusi yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya penculikan dan pembajakan di laut karena akan menambah beban operasional kapal. Hal ini juga tidak sesuai dengan regulasi International Maritime Organization (IMO), kecuali untuk area yang dinyatakan highrisk.
Atas dasar itu, INSA mengusulkan agar adanya peningkatan keamanan kawasan teritorial sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara pemerintah RI, Filipina dan Jepang. Pengingkatan keamanan kawasan dapat dilakukan dengan menambah armada kapal-kapal patroli, meningkatkan jam patroli kapal dan meningkatan kerja sama dengan pemerintahan lain seperti Filipina, Malaysia dan Jepang.
Dan untuk kasus penyanderaan ABK WNI oleh kelompok Abu Sayyaf pemerintah Filipina harus ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian dan keselamatan WNI yang disandera hingga kepulangannya ke Indonesia.
“Kita berharap solusi tersebut dapat memberikan keamanan di wilayah teritori kita dan perbatasan antar negara kawasan. Sehingga kegiatan perekonomian antar kawasan tidak terganggu,” ujar Carmelita.
Carmelita menambahkan, bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang seluruh keamanan di batas teritorialnya dijamin keamanannya. Oleh karena itu, INSA mendorong agar pemerintah Indonesia dan Filipina bisa menjamin keamanan seluruh teritori dari ancaman yang dapat menggangu kegiatan pelayaran nasional terutama pengangkutan batubara menggunakan tug and barge, termasuk menjamin keamanan dan kenyamanan pada saat melakukan kegiatan ekspor menuju negara tujuan.
Pemerintah memiliki beberapa opsi untuk mencegah terjadinya penculikan dan perampokan terhadap anak buah kapal (ABK) agar tidak terus terulang.
Direktur C – Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Pertama TNI Djajeng Tirto mengatakan opsi itu adalah mendorong percepatan penandatanganan frame work trilateral coporative arrangement Indonesia, Malaysia, Filipina untuk dapat diimplementasikan secepatnya. Selain itu, peningkatan patroli keamanan di perbatasan negara.
“[Jika terjadi penculikan] swasta tidak boleh melakukan tindakan sendirian atau sepihak dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah,” katanya dalam diskusi dengan tema Mengamankan Jalur Pelayaran Ekspor Batubara ke Filipina yang digelar Indonesian National Shipowners’ Association (INSA).
Director of Protection of Indonesian Nationals and Legal Entities Overseas, Kementerian Luar Negeri, DR. Lalu Muhammad Iqbal menyebutkan, pemerintah Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Filipina dan Malasyia untuk membahas keamanan antar kawasan. Pada pertemuan tersebut Indonesia meminta adanya patroli bersama dengan Filipina dan Malaysia. Adanya patrol tersebut diharapkan mampu menciptakan keamanan antar kawasan.
“Karakteristik penculikan itu motifnya 100 persen finansial dan sedikiti ideologi,” tuturnya. (*)
