39 (tiga puluh Sembilan) DPC INSA Seluruh Indonesia berharap pemerintah mulai memikirkan beyond cabotage untuk bisa diterapkan di Indonesia, karena sudah terlalu lama angkutan ekspor impor negeri ini dikuasai pelayaran/kapal-kapal asing.
“Cabotage untuk domestic sudah berhasil, kini bagaimana pemerintah dapat melanjutkannya dengan beyond cabotage agar pelayaran nasional kembali Berjaya seperti di era 80-an. Apalagi sekarang pemerintahan Presiden Jokowi-JK sangat konsen pada sector kemaritiman,” kata juru bicara ke-39 DPC INSA yang sekaligus ketua DPC INSA Makassar DR. Hamka ketika dihubungi Ocean Week, pertelpon Senin (13/2) sore.
Untuk dapat mencapai ke arah sana, ucap Hamka, pemerintah dan semua pihak baik perbankan, pelayaran sendiri, Bank Indonesia, industry maritime dan yang terkait harus saling bahu membahu untuk berniat merealisasikan keinginan itu. “Bank mesti berikan kredit dengan bunga rendah, pajak-pajak sector maritime (pelayaran dan galangan) mesti prioritas, kebijakan Bank Indonesia untuk dukungan sector angkutan laut juga diperlukan, termasuk Kemenhub,” ungkap Hamka yang pada Kamis (16/2) akan menggelar acara Forum INSA 2017 di Makassar diikuti seluruh insan pelayaran nasional.
Jika semua memiliki niat sama, ucap Hamka, diyakini akan tercapai harapan tersebut. Tentu saja, pola perdagangannya juga mesti diubah. “Mungkin untuk sementara dapat dilakukan dengan pola untuk impor, kapal pengakut barang impor hanya sampai pelabuhan besar di Indonesia, tidak boleh membawa barang lanjutan ke pelabuhan daerah. Misalnya dari Eropa ke Priok ya cukup di Priok, barang ke daerah lain mesti diangkut dengan kapal ‘merah putih’,” ujar Hamka lagi.
Dengan cara itu, tambahnya, kapal-kapal domestic pun jadi hidup, sehingga usaha pelayaran dalam negeri akan bertumbuh. “Pemerintah harus bisa memulai,” kata Hamka yang mengaku senang atas kemenangan Carmelita Hartoto atas Johnson Sutjipto di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) baru-baru ini. (***)
