Pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang terus dikebut. Diharapkan dermaga petikemas bisa beroperasi terbatas pada Maret tahun ini.
Menurut Yukki Nugrahawan Hanafi, Wakil Direktur Utama PT Indika Logistics & Support Services (ILSS), konsorsium CT Corp telah menyelesaikan badan usaha pelabuhan (BUP) sesuai jadwal yang telah disepakati dimana PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) sudah resmi dan sekarang sedang finalisasi KPBU dan paling lambat tanggal 17 Maret 2021 ditanda tangani.
“PT PPI optimis akan menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” kata Yukki kepada Ocean Week, Jumat malam (19/2/2021).
Juru bicara konsorsium ini mengungkapkan bahwa operasi Pelabuhan Patimban akan dibagi menjadi 2 area terminal yakni Terminal Kontainer dan Terminal Kendaraan.
“Operasional full kendaraan terminal diestimasi bisa dimulai pada November 2021 sedangkan terminal peti kemas di tahun 2024,” ujarnya.
Seperti diketahui bahwa pengelolaan pelabuhan Patimban adalah konsorsium operator terdiri dari PT CTCorp Infrastruktur Indonesia (CTII), PT Indika Logistics & Support Services Tbk, PT U Connectivity Services, dan PT Terminal Petikemas Surabaya.
Untuk sementara, Kementerian Perhubungan menugaskan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai operator.
“Diperkirakan konsorsium akan mulai mengoperasikan terminal kendaraan secara penuh pada bulan November 2021, setelah semua fasilitas pendukung dan ijin yang diperlukan selesai. Untuk terminal kontainer diperkirakan akan mulai dioperasikan oleh operator pada 2024, setelah pembangunan fasilitas infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya siap,” kata Yukki.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ini juga mengungkapkan lokasi Patimban yang lebih dekat dengan sentra industri di Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada efisiensi biaya logistik para pelaku industri di Jawa Barat. Kelancaran serta kemudahan aksesibilitas, diharapkan dapat mengurai kemacetan di wilayah Tanjung Priok.
“Membangun Indonesia itu perlu adanya kompetisi yang saling membangun. Sering saya sampaikan kolaborasi itu lebih baik dari berkompetisi, termasuk berkolaborasi dengan semua stakeholder,” ucapnya.
Yukki berharap Patimban dapat berfungsi sebagai back up outlet Pelabuhan dan menurunkan tingkat kemacetan di DKI Jakarta dengan memindahkan sebagian lalu lintas angkutan berat ke luar wilayah Ibu Kota.
Menurut Yukki, pertumbuhan ekonomi itu disebabkan 2 faktor utama, konsumsi dan investasi. “Konsorsium tentunya telah mempunyai strategi khusus melihat peluang ataupun pasar yang ada apakah itu Industri otomotif misalnya. Kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia akan memproduksi 2,5 juta unit kendaraan pertahun dan pelabuhan Patimban berpotensi sebagai pelabuhan transhipment untuk kendaraan tujuan export ke pasar Australia dan New Zealand dari exportir negara lain,” jelasnya panjang lebar.
Pelabuhan Patimban disiapkan untuk dapat menjadi pelabuhan pertama di Indonesia yang mengintegrasikan seluruh mata rantai pasok sekaligus menjadi Pelabuhan baru berskala Internasional yang akan melengkapi Pelabuhan Internasional yang saat ini telah beroperasi.
“Selanjutnya, Patimban diharapkan dapat menjadi bagian dari pelayanan transportasi dan logistik di Indonesia yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara umum serta memberikan multiplier effect, yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar Patimban dan Jawa Barat,” ungkapnya.
Kata Yukki, pihaknya telah berkomunikasi dan mendapatkan dukungan penuh kementerian perhubungan dan tentunya kementerian dan Lembaga lainnya termasuk bea cukai.
“Pastinya kita membutuhkan waktu untuk dapat menjadikan patimban sebagai salah satu pelabuhan terbaik di Indonesia yang diminati oleh pengguna jasa. Kita terus melakukan komunikasi . Paralel menyelesaikan semua kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Minggu lalu konsorsium telah menyelesaikan dan membentuk Perusahaan dengan nama PT. Pelabuhan Patimban Internasional (PPI),” ujarnya lagi.
PT PPI punya waktu 40 hari kedepan untuk menandatangani perjanjian KPBU dengan PJPK (Penanggungjawab Proyek Kerja Sama) Kementerian Perhubungan. (**)
