Sekjen Kemenhub Djoko Sasono resmi membuka rapat kerja nasional (Rakernas) INSA 2018, mewakili Menhub Budi Karya Sumadi, bertempat di Thamrin Nine Ballroom, gedung UoB, Kamis (2/8).
Kepada pers, Djoko menyatakan bahwa pemerintah (Kemenhub) tetap konsisten dengan kebijakan azas cabotage. Bahkan, kedepan Kemenhub terus mendorong beyond cabotage dapat dilaksanakan pada tahun 2020.
“Kita akan tetap mempertimbangkan masukan-masukan dari pihak terkait. Tapi kita tetap mendukung Permendag no. 82 tahun 2017 tentang kewajiban penggunaan kapal nasional untuk angkut ekspor batubara, CPO agar tahun 2020 bisa dilaksanakan,” kata Djoko usai membuka Rakernas INSA di Jakarta, Kamis pagi.
Sementara itu, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebagai negara kepulauan.
Selain kunci dari kelancaran arus barang dan orang, tumbuh kembangnya industri pelayaran juga akan mengerek kinerja industri terkait lainnya. Mengingat strategisnya industri pelayaran bagi pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu DPP INSA perlu mengindetifikasi hambatan yang terjadi di industri pelayaran nasional.
“Agenda Rakernas merupakan agenda rutin DPP INSA untuk mengindentifikasi hambatan yang dialami pelayaran niaga nasional saat ini,” kata Carmelita disela-sela acara Rakernas INSA 2018.
Menurut Carmelita, jumlah armada pelayaran nasional terus mengalami pertumbuhan sejak diterapkannya asas cabotage pada 2005, hanya saja diperlukan langkah lanjutan untuk mendorong kualitas armada pelayaran nasional dalam mendukung kegiatan perekonomian nasional. Untuk itu, diperlukan dukungan pendanaan dari bank nasional bagi pembangunan dan pembelian kapal.
“Dukungan pendanaan dari perbankan nasional dengan memberikan bunga yang kompetitif, dan jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang dan prosedur persyaratan pinjaman yang lebih sederhana,” kata Carmelita.
Sedangkan Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, pertumbuhan armada niaga nasional berkualitas tentunya harus diiringi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaut yang sesuai dengan kebutuhan industri pelayaran. Hal ini tidak terlepas dari dinamisnya perkembangan industri pelayaran nasional.
Budhi pun berharap kebijakan-kebijakan yang sudah terbukti berdampak positif bagi industri pelayaran nasional dapat berjalan secara konsisten, seperti kebijakan asas cabotage yang telah mengerek pertumbuhan jumlah armada niaga nasional dan industri terkait lainnya.
“Peningkatan SDM Pelaut dan konsistensi kebijakan asas cabotage menjadi bagian penting dalam menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia,” pungkasnya.
Hadir pada kesempatan ini antara lain, ketua umum APBMI HM. Fuadi, ketua umum Iperindo Edy Logam, ketua umum Gapasdap Khoiri Soetomo, ketua umum ALFI Yukki N. Hanafi, penasihat INSA (Sunarto, Masli Mulia, Oentoro Surya), dan 500 anggota INSA dari berbagai wilayah di Indonesia. (***)
