Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Laut selama dua tahun (2015-2017) membangun sebanyak 101 kapal baru di galangan nasional.
Bay M. Hasani, Direktur Lala Perhubungan Laut, dari total jumlah kapal sebanyak itu, 46 unit kapal dioperasikan oleh Pelni, ditambah 5 unit lagi sebagai kapal pengganti. “Yang 50 unit kapal akan diberikan kepada swasta nasional untuk terlibat operasional,” katanya kepada Ocean Week usai peresmian kapal Sabuk Nusantara 106 di galangan PT Yasa Wahana Tirta Samudera, di Semarang (6/6) sore.
Dengan adanya swasta ikut mengelola, ungkap Bay, Pelni akan ada kompetitor. “Persaingannya bisa sehat, tapi jika pengelolaan swasta bagus diteruskan, sebaliknya kalau jelek akan diserahkan Pelni lagi,” ucapnya.
Mantan Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok itu menyatakan, dari total kapal sebanyak itu, yang sudah selesai dibangun pada tahun 2016 yakni 6 unit kapal 750 Dwt, 2 unit kapal 500 Dwt, dan 2 unit kapal 200 Dwt.
Sedangkan yang ditargetkan selesai dibangun di 2017 antara lain, 25 unit kapal 2000 GT, 20 unit kapal 1200 GT, 5 unit kapal 750 Dwt, 15 unit kapal kontainer 100 TEUs, 20 unit kapal Rede, dan 6 unit kapal ternak.
Menurut Bay, keterlibatan pelayaran swasta itu juga melalui mekanisme lelang dengan persyaratan yang ditentukan oleh Kemenhub.
Ditanya mengenai kapal Sabuk Nusantara 106, Bay mengungkapkan bahwa kapal ini merupakan pesanan pemerintah (Kemenhub), dengan kapasitas 1200 GT. “Ada dua unit kapal kapasitas 1200 GT yang dibangun di galangan Samudera Shipyard (PT Yasa Wahana Tirta Samudera) yakni Sabuk Nusantara 106 dan Sabuk Nusantara 98,” jelasnya.
Sementara itu Dirut Galangan PT Dumas, Yance mengungkapkan, bahwa pihaknya tahun ini kebagian membangun 5 kapal. “Dua kapal kapasitas 1200 GT sudah selesai, dua kapal lagi kemungkinan Agustus 2017 juga selesai, dan satunya kami sesuaikan dengan jadwal kontrak,” katanya kepada Ocean Week.
Menanggapi terlibatnya pelayaran swasta dalam pengelolaan, Yance mengaku senang, namun dia mempertanyakan apakah pelayaran swasta itu kapalnya membeli sendiri atau membangun di galangan nasional. “Kalau pelayaran swasta mengadakan kapal dengan membeli bukan membangun di galangan kapal lokal, maka akan banyak industri galangan yang gulung tikar, karena mulai tahun depan pemerintah sudah stop bangun kapal,” katanya.
Sementara itu Ketua DPP INSA Carmelita Hartoto, mengungkapkan keterlibatan swasta mengelola pada rute-rute perintis itu dipastikan akan menggunakan kapalnya, sebab perusahaan pelayaran nasional sudah banyak yang memiliki kapal sendiri.
“Pelayaran swasta dengan kapalnya sendiri, tapi diberikan subsidi,” ujarnya.
Carmelita juga menyatakan terimakasihnya kepada pemerintah (Kemenhub) yang telah memberi kesempatan kepada swasta anggota INSA untuk terlibat dalam pengelolaan kapal-kapal perintis itu.
Pada peresmian kapal Sabuk Nusantara 106, hadir Irjen Kementerian Perindustrian, Ketua DPC INSA Semarang Ridwan, perwakilan Iperindo, KSOP Tanjung Emas Gajah Rooseno, serta para mitra Samudera Shipyard. (***)
