Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura terus melakukan berbagai terobosan untuk menurunkan disparitas harga di wilayah pegunungan dan pesisir dengan program Tol Laut. Salah satunya dengan sinergi angkutan multimoda untuk membawa logistik dari kapal sampai ke daerah lain yang lebih terpencil, atau bahkan ke atas pegunungan.
Hadirnya konektivitas multimoda ini sebagai terobosan Presiden Jokowi dalam mewujudkan keadilan pembangunan melalui indikator harga barang kebutuhan nasional di wilayah pegunungan tengah Papua tanpa memandang permasalahan jarak dan akses sesuai dengan karakteristik wilayah.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Dirlala), Capt Antoni Arif Priadi mengatakan Program Strategis Nasional Tol Laut hadir guna menekan disparitas harga di wilayah pegunungan terus akselarasi dan berinovasi dengan dikembangkannya juga pada angkutan multimoda. Dimana barang yang diangkut oleh kapal Tol Laut selanjutnya diangkut oleh moda transportasi lain guna menjangkau wilayah pelosok-pelosok pada pegunungan tersebut.
“Saat ini lagi yang berjalan yaitu proses distibusi logistik sebagai muatan tol laut dari Pelabuhan Depapre ke Gudang Logistik atau Bandara Sentani dengan menggunakan truck/trailer kapasitas 3 sampai 6 ton selanjutnya berlanjut menggunakan Pesawat ke wilayah pegunungan pedalaman yang hanya dapat melalui akses moda udara,” kata Dirlala dalam acara rapat koordinasi, di Jayapura, Papua.
Dirlala mengungkapkan, sinergi angkutan multimoda yang tengah berjalan adalah pengiriman logistik ke daerah Pegunungan Bintang Papua. Angkutan multimoda ini merupakan sinergitas tol laut, darat dan jembatan udara dengan trayek Surabaya – Merauke – Oksibil dan pengirimnya adalah perusahaan yang berada di Surabaya dengan penerima toko lokal yang berada di Kecamatan Oksibil.
Dia berharap, angkutan multimoda dapat dijalankan di seluruh wilayah Papua, termasuk Jayapura guna menjangkau daerah pesisir dan pegunungan serta pelosok lainnya.
“Dengan hadirnya angkutan multimoda ini tentu menjadi harapan baru bagi masyarakat Pegunungan Bintang untuk bisa mendapatkan harga kebutuhan bahan pokok lebih murah. Mengingat, angkutan multimoda tol laut, darat dan jembatan udara merupakan subsidi dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk di wilayah 3TP(tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan),” ujarnya.
Kepala KSOP Kelas II Jayapura, Taher Laitupa mengatakan sebagai kordinator wilayah pada beberapa pelabuhan di wilayah administrasi Provinsi Papua, pihaknya selalu bersinergi dengan Pemerintah Provinsi melalui Satuan Teknis SKPD/OPD terkait yaitu Dinas Perindagkop dan Dinas Perhubungan melaksanakan kordinasi dan pendampingan serta evaluasi layanan Tol Laut yang berjalan di wilayah Provinsi Papua.
“Pelabuhan Jayapura yang berada di pusat Kota Jayapura merupakan pusat titik Pelabuhan terbesar dan ramai bahkan sangat sibuk untuk melayani hampir seluruh wilayah-wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan wilayah yang berbatasan langsung seperti Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Memberamo dan Kabupaten lainnya bahkan sampai negara tetangga PNG/Papua New Guienea,” kata dia.
Selain sebagai penyokong bagi jalur distribusi logistik di Papua, Pelabuhan Jayapura memiliki daerah Hinterland yang sangat luas sampai mencakup beberapa wilayah administrasi Kabupaten lainnya seperti salah satu wilker KSOP Jayapura yaitu Pelabuhan Depapre dengan memiliki program pengembangan tata kelola modernisasi kontainerisasi di Provinsi Papua berbasis kearifan lokal yang kebutuhan permintaan kontainer terus meningkat setiap periode triwulan per tahunnya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan, Chris Kuntadi mengatakan Pelabuhan Depapre yang dalam pengoperasiannya dimulai pada bulan pertengahan Januari telah menunjukan peningkatan permintaan kebutuhan pengiriman barang menggunakan kontainer.
“Hal ini dapat dilihat dari jumlah muatan balik pada Voyage pertama hanya 1 (satu) kontainer kemudian berlanjut voyage kedua menjadi 12 (dua belas) kontainer dan pada Voyage ketiga terus bertambah menjadi 14 (empat belas) kontainer KM. Lognus 2 pada lintasan T-19 dengan memuat komoditi unggulan daerah yaitu ikan dan batu cipping,” ujarnya.
Chris menilai hal ini menjadi catatan capaian prestasi untuk ukuran sebuah pelabuhan yang baru beroperasi 2 (dua) bulan namun dapat mampu menciptakan usaha-usaha baru komoditi lokal menjadi komoditi unggulan daerah yang memiliki nilai tinggi bahkan menciptakan iklim investasi perekonomian di wilayah pesisir semakin bergeliat.
Sementara itu, Ketua ALFI/ILFA Provinsi Papua, Josep Fonataba mengatakan Kementerian Perhubungan melaksanakan 3 (tiga) program sekaligus sebagai bentuk multimoda dalam dukungan distribusi logistik dan juga sebagai upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah barat dan timur sangat disambut baik bagi para pengusaha lokal yang berada di Papua, khususnya pelaku usaha baru, yang saat ini mulai ikut berusaha dalam dunia usaha shipping dan jasa layanan logistik.
“Apalagi saat ini proses penggunaan tol laut lebih mudah dengan layanan aplikasi SITOLAUT. Konektivitas multimoda membuat jalur distibusi logistik semakin lancar dan membuat peluang berusaha dan berinvestasi semakin terbuka dan keterlibatan putra-putri Papua semakin meningkat dengan menjadi bagian dalam ekosistem Tol Laut yang telah berjalan memasuki tahun ke enam,” ujarnya.
Theofransus Litaay yang merupakan Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Kepresidenan, mengatakan program angkutan multimoda ini merupakan perpaduan antara tol laut, di mana barang-barang berupa bahan pokok dan logistik dibawa dari Surabaya menggunakan kapal untuk dikirim ke Merauke. Lalu dilanjutkan dengan angkutan moda perintis darat untuk dibawa ke Bandara Mopah, kemudian dikirim melalui jembatan udara ke Kabupaten Pegunungan Bintang, yang dilayani oleh Bandara Oksibil untuk didistribusikan ke lapter-lapter yang ada di daerah tersebut.
“Ini adalah merupakan bagian dari Implementasi Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat, ujarnya sebagai moderator dalam pelaksanaan kordinasi dan dialog interaktif bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten di Swissbell Jayapura,” ujarnya.
Sebagai informasi, pelaksanaan Program Prioritas Nasional dalam implementasi Program Strategis Nasional yang telah berjalan di Papua dan Papua Barat dari Kementerian Perhubungan adalah Penyelenggaraan Layanan Kewajiban Publik yaitu Tol Laut dengan menghadirkan 9 Trayek dari 30 lintasan Trayek pada 2021, dengan memasuki 30 Pelabuhan singgah dan 1 (satu) pelabuhan pangkal dengan model pengembangan sebagai Pelabuhan Hub yaitu Pelabuhan Merauke, kemudian juga Penyelenggaraan Layanan Kewajiban Publik untuk Kapal Perintis sebagai bagian dari elemen pendukung Tol Laut dan juga pembangunan pelabuhan rakyat dan pelabuhan perintis, kemudian adanya Subsidi Darat dan Jembatan Udara di Provinsi Papua-Papua Barat, yang menghubungkan keterisolasian wilayah-wilayah pegunungan sehingga dengan adanya multimoda tersebut, harga-harga tidak hanya murah di satu tempat, tetapi juga murah sampai di masyarakat Pegunungan-pegunungan dan pesisir-pesisir yang sulit dijangkau, kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Jayapura. (***)
