Pemerintah (Kemenhub) cq. Perhubungan Laut terus melakukan evaluasi terhadap program tol laut, karena ternyata masih ada kendala dalam hal keterisian muatan balik dari kapal-kapal tol laut.
Tetapi, program tol laut yang sudah digulirkan sejak 2014 lalu targetnya adalah konektivitas atau keterhubungan wilayah di daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan).
Tol laut juga banyak mendapat dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah 3TP yang telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia.
“Konektivitas di wilayah Indonesia Timur sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut. Ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur menjadi fokus utama kami,” demikian Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus Purnomo pernah mengatakan itu.
Keberhasilan program tol laut ini mestinya bukan hanya didominasi Kemenhub, namun harus melibatkan kementerian lain (perdagangan), lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal.
Pada tahun 2019 lalu, Pemerintah telah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede.
Dari jumlah 113 kapal perintis itu, 46 trayek diberikan penugasan kepada PT. Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 % beroperasi di wilayah Indonesia Timur.
Perlu diketahui, tujuan penyelenggaraan Tol Laut adalah untuk menunjang distribusi barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan belum berkembang, serta sebagai upaya menurunkan disparitas harga barang antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur.
Dulu saat awal digulirkan, tahun 2015 masih hanya 2 trayek. Kemudian menjadi 6 trayek di tahun 2016. Terus bertambah di tahun berikutnya, 13 trayek (2017), 18 trayek (2018), 20 trayek (2019), dan 26 trayek (2020).
Untuk tahun 2021 ini, Ditjen Hubla menambah 6 trayek baru sehingga keseluruhan menjadi 32 trayek. Melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri atas 9 pelabuhan pangkal, dan 97 pelabuhan singgah.
Capt. Antoni Arif Priadi, Direktur Lala Perhubungan Laut Kemenhub mengungkapkan bahwa target tol laut adalah konektivitas atau keterhubungan wilayah di daerah 3TP.
“Keterisian muatan balik merupakan upaya agar masyarakat di daerah tersebut dapat berusaha menjual produk daerahnya sehingga ekonomi didaerah tersebut bergerak dan tentunya diharapkan masyarakat menjadi sejahtera,” katanya kepada Ocean Week, Jumat pagi (26/3/2021).
Makanya, UPP dan ksop dalam hal ini melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan daerah untuk berkolaborasi sehingga kapal tol laut yang sudah disediakan dapat dimanfaatkan dengan maksimal membawa muatan balik dari daerah 3TP.
Dalam rangka optimalisasi muatan balik tol laut, sebanyak 15 kantor UPP maupun KSOP Kemenhub telah melakukan rapat koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait di wilayah masing-masing.
Ke-15 instansi di bawah Kemenhub tersebut yakni Kantor UPP Saumlaki, KSOP Jayapura, KSOP FakFak, UPP Tual, UPP Kokas, UPP KLS II POMAKO, KSOP KLS I Sorong, Kantor UPP Kls III Waren, KUPP JAILOLO, UPP KLS III SARMI, UPP Larantuka, UPP Seba, UPP Kelas Luwuk, UPP Pagimana, dan UPP BULI/MABA.
Sementara kegiatan yang sama juga dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Buli, Halmahera Timur. (***)
