Ketua Komisi Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Asmary Herry menilai selama hampir dua tahun, banyak program tol laut berjalan kurang efektif. Banyak pelaku usaha pelayaran swasta mulai kesulitan bersaing, karena rute yang dilalui program tol laut sama dengan jalur yang sudah dirintis pelaku usaha swasta.
“Kalau tok laut dapat subsidi, sementara swasta tak ada subsidi, makanya pelayaran swasta sulit bersaing jika jalurnya sama dengan tol laut,” ujarnya saat dikonfirmasi Ocean Week, Senin (7/8) siang.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto melalui WhastApp ke Ocean Week, mengatakan bahwa pelayaran swasta sebenarnya sudah banyak yang melayari pada trayek tol laut.
“Saya rasa akan lebih baik kalau rute-rute tol laut itu dikombinasikan dengan rute pengusaha pelayaran swasta, sehingga akan lebih efektif dan efisien,” kata Mema, panggilan Carmelita Hartoto.
Menurut Meme, sebelum ada tol laut, pelayaran anggota INSA sudah melayari trayek-trayek reguler ke banyak pelabuhan yang sudah terbangun ekonominya. Tol Laut harusnya menjalani trayek lain yang belum terbangun ekonominya.
“Harus dibedakan antara jalur reguler dan jalur tol laut. Karena Tol Laut adalah trayek ship promote the trade, trayek untuk membangun ekonomi dengan subsidi,” kata Ketua Umum INSA.
Asmary Heri mengungkapkan, selama ini penentuan jalur tol laut dilakukan melalui tender yang ditentukan pemerintah. Khususnya mengenai jalur dan ketentuan besaran kapal yang akan dijadikan kapal tol laut.
Hal ini menyebabkan tidak banyak peminat dari swasta untuk tender jalur tol laut tersebut. Sehingga perkembangannya berjalan lambat.
“Seharusnya pemerintah bijak dalam menetapkan jalur tol laut dan kapal yang dijadikan sarananya. Sinergikan saja dengan swasta, makanya perlu ada kajian ulang,” tuturnya.
Dengan sinergi antara pemerintah dan pelayaran swasta yang sudah lebih dulu melayari jalur yang ditentukan sebagai jalur tol laut, ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Misalnya, subsidi tol laut menjadi terarah.
Lalu, memberdayakan swasta yang merupakan aset negara yang telah memberikan manfaat ekonomi. Ketiga, menjaga kompetisi bisnis yang sehat.
“Kalau sistem tender tol laut masih seperti ini, mau sampai kapan pemerintah kuat memberikan subsidi. Begitu dana kurang, subsidi dipotong, padahal pemerintah harus melayani ke daerah yang tidak komersial,” ujar Asmary. (***)
