Untuk suksesnya program tol laut, Kemenhub (Hubla) tak bisa berdiri sendiri. Mesti melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda), Ditjen Darat, organisasi truk angkutan barang, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Operator Pelabuhan, Shipping, serta pihak terkait lainnya.
Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tol laut terkesan menjadi urusan Kemenhub (Hubla). Padahal, Hubla mestinya hanya terlibat pada urusan kelancaran angkutan di laut dan ketersediaan kapal hingga ke pulau terluar di suatu daerah, bukan door to door. Kesan itulah yang melekat pada masyarakat, jika mendengar tol laut, itu menjadi urusan dan tanggung jawab Kemenhub.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) no. 106/2015 yang kemudian direvisi menjadi Perpres no. 70 tahun 2017, pada dasarnya untuk optimalisasi program tol luat, bukan hanya fokus di laut, namun bagaiana mensinergiskan antara perhubungan laut dengan perhubungan darat dan udara, dalam hal pendistribusian bahan pokok.
Karena itu, pengamat kemaritiman dari Jawa Timur, Lukman Ladjoni mengungkapkan, jika program tol laut akan dilanjutkan pada periode kedua Jokowi memerintah, mesti melibatkan laut, darat, dan udara. “Termasuk melibatkan, Pemda, shippingnya, angkutan daratnya, dan perdagangannya, serta pihak lainnya yang terkait,” ungkap Lukman kepada Ocean Week, Selasa pagi (10/9).
Keterlibatan semua pihak terkait itu, ujar Lukman, sangat penting, karena jangan sampai proyek tol laut yang memperoleh subsidi triliunan rupiah dari APBN tersebut menjadi mubazir, dan tidak mencapai sasaran. “Perhubungan Laut perlu menggandeng semua pihak jika tol laut ingin berhasil,” katanya lagi.
Kritik Lukman tak hanya sampai disitu, penasihat INSA itupun mengkritisi pula kinerja dua pelayaran yakni Pelni dan ASDP sebagai BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan angkutan perintis maupun tol laut. “Kinerja mereka perlu dievaluasi dalam hal pelaksanaan tol laut maupun perintis,” ucapnya.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mempercepat penyerapan anggaran subsidi angkutan tol laut, kapal perintis, dan kapal ternak pada 2019. “Serapanya baru mencapai 30 persen dengan banyaknya jumlah kapal yang saat ini dioperasikan,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko di Jakarta, dalam Rakor Hubla, Senin (9/9).
Wisnu menyatakan bahwa anggaran khusus untuk kapal tol laut, kapal perintis, dan kapal ternak sebesar Rp 1,2 triliun.
Wisnu menambahkan untuk kapal subsidi, PT Pelayaran Indonesia (Pelni) mengoperasikan 46 kapal dan swasta 97 kapal. Sementara itu untuk kapal ternak sudah dioperasikan sebanyak enam kapal yang terdiri dari satu kapal oleh pelni, satu kapal oleh ASDP, dan empat kapal oleh swasta.
“Untuk kapal laut khusus ankutan barang sudah dioperasikan sebanyak 19 kapal, diantaranya Pelni enam kapal, Djakarta Lloyd empat kapal, ASDP dua kapal, dan swasta tujuh kapal,” katanya.
Wisnu menuturkan terdapat tantangan tersendiri untuk mempercepat penyerapan anggaran subsidi. Salah satunya, kata dia, proses verifikasi yang dalam pelaksanannya tidak mudah dilakukan.
“Memang verifikasi ini karena banyak sekali kapalnya dan memang luas sekali wilayahnya. Tidak ada negara seperti negara kita yang banyak kapal perintisnya,” ungkapnya.
Wisnu meminta unit pelaksana teknis (UPT) disetiap pelabuhan agar lebih aktif untuk melakukan verifikasi supaya semua proses tetap akurat.
Kedepan, pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap program tol laut, dan perintis. “Kami akan menggandeng pihak-pihak terkait untuk suksesnya tol laut,” kata Wisnu. (***)
