Program tol laut sudah berjalan 5 tahun, sejak digulirkan pada tahun 2015. Namun, tetap saja pro kontra terhadap jalannya proyek strategis ini beredar di kalangan masyarakat.
Ada yang menyatakan bahwa program ini dinilai hanya menghamburkan uang negara, sebaliknya banyak pula masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terluar, maupun perbatasan mengungkapkan keberhasilan tol laut tersebut.
Yang jelas pemerintah (Kemenhub) sudah bertekad untuk melanjutkan tol laut yang kalau boleh dibilang sebagai program tol laut jilid 2.
Pastinya dalam mensukseskan tol laut lima tahun kedepan tidaklah mudah. Tantangan bisa dikatakan bakal semakin berat.
Meski begitu, Menhub Budi Karya Sumadi mengklaim bahwa program tol laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi infrastruktur, trayek, armada, jumlah muatan, maupun kapasitas.
Menurut Catatan yang diperoleh Ocean Week di Perhubungan Laut Kemenhub, menyebutkan total muatan berangkat tol laut tahun 2020 (sampai 30 November) mencapai 12259 TEUs, sedangkan muatan balik hanya ada 3653 TEUs.
Saat ini, negara telah hadir dan sudah membangun lebih dari 50 pelabuhan, 293 unit kapal yang terdiri dari 116 unit kapal perintis, 14 unit kapal kontainer, 6 unit kapal ternak dan 18 unit kapal rede dengan 2 unit digunakan sebagai kapal rumah sakit yang telah dioperasikan dan 138 kapal pelayaran rakyat telah dihibahkan kepada pemerintah daerah.
Pelaksanaan Tol laut, kata direktur Lala Perhubungan Laut capt. Antoni Arif Priadi akan terus dilakukan evaluasi.
“Evaluasi sedang dilakukan sampai akhir tahun,” katanya saat dihubungi Ocean Week, baru-baru ini.
Ketika ditanya mengenai fokus tol laut di 2021 kemana arahnya, direktur Lala capt. Antoni tak banyak menjawab, tapi mempersilakan untuk menanyakan kepada Capt. Bharto Ari Raharjo, kasubdit tol laut Hubla.
Menurut Capt. Bharto, untuk tol laut di 2021, akan ditekankan pada 8 (delapan( hal yakni pertama, Percontohan efektifitas efisiensi voyage melalui hub and spoke.
Kedua, Peningkatan peran swasta dalam pelaksanaan tol laut. Lalu, Kepastian Penjadwalan dalam kedatangan kapal (windows kapal).
“Kemudian, Efektifitas sistim bongkar muat dan pemenuhan kelengkapan alat bongkar muat. Perbaikan performa kapal dalam operasional dan sistim maintenance. Peningkatan layanan melalui sistim digitalisasi Sitol laut. Efektifitas pemaksimalan muatan balik, dan terakhir Sinergisitas kelembagaan,” kata Bharto kepada Ocean Week, Rabu pagi.
Sementara itu, Bupati Morotai, Benny Laos menyatakan, dalam tiga tahun terakhir program Tol Laut telah menunjukkan hasil nyata.
“Tol Laut telah menjadi konektivitas jembatan barang. Dulu Morotai barangnya dari Bitung, sekarang langsung dari Surabaya ke Morotai,” katanya.
Menurut Benny, sebelum ada Tol Laut, pengiriman barang menggunakan kapal kontainer dan turun ke Ternate sampai ke Morotai dengan total biaya sebesar Rp 40 juta.
Namun, sejak ada Tol Laut menurun, meski baru sekitar 5-15%.
Contoh, ungkap Benny, dulu harga besi beton Rp 90 ribu sekarang jadi Rp 75 ribu. Gula, secara partai dulu Rp 14 ribu sekarang Rp 12 ribu, Beras dulu Rp 12 ribu sekarang Rp 11.500, minyak goreng Rp 12.500 turun menjadi Rp 12.000.
“Kenapa minyak goreng tidak terlalu signifikan turun, karena kita mengambil dari pabriknya yang ada di Bitung. Dalam posisi menurunkan harga barang ini sangat membantu masyarakat secara umum,” ujar Benny.
Bupati Morotai juga mengatakan, kalau dari daerahnya sudah mampu mengirimkan produk-produk lokalnya ke Surabaya, seperti hasil perikanan dan perkebunan.
“Sebelum ada Tol Laut, harga ikan tuna Rp 25 ribu/kg dikirim dari Bitung dengan kapasitas terbatas dan investornya belum ada. Namun sejak hadir Tol Laut dengan dukungan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, harga ikan melonjak menjadi Rp 37-38 ribu/kg,” tutur Benny.
Sedangkan Lukman Lakoni, salah satu praktisi pelayaran dari Surabaya menilia jika tol laut hanya proyek penghamburan uang negara. “Tol laut sia-sia saja, manfaatnya tak sebanding dengan uang yang dikeluarkan, padahal itu gunakan uang negara,” ucap Lukman. (***)
