Pengamat kemaritiman nasional dari Pelayaran Samudera Indonesia, Asmary Heri menyatakan bahwa tol laut itu seharusnya bukan mentargetkan disapritas harga barang antara pulau Jawa dan wilayah Indonesia Timur, melainkan bagaimana distribusi barang tersebut sampai tujuan dengan tepat waktu.
“Kemenhub mestinya fokus saja bagaimana pengiriman barang lewat kapal laut lancar, aman dan tepat waktu. Jadi bukan mentargetkan tercapainya disparitas harga. Kalau yang ini urusan perdagangan, Kemenhub cukup menyiapkan saja ketersediaan kapal angkutnya,” kata Asmari Heri kepada Ocean Week, di Jakarta, Senin (11/11).
Ketua Bidang di Kadin Indonesia ini juga mengungkapkan kalau program tol laut ini masih diperlukan untuk wilayah terluar di tanah air Indonesia.
“Pak Menhub (Budi Karya Sumadi-red) mesti mengajak Kemendag dan Pemkab untuk terlibat dalam tol laut ini jika ingin program ini berhasil,” ujarnya.
Asmary juga mengatakan, bahwa sampai saat ini yang masih jadi keluhan adalah minimnya barang yang diangkut balik. “Itu kan ada program Rumah Kita BUMN, sebaiknya juga dilibatkan,” sarannya.
Dia mendengar kalau tahun 2020 akan ada tambahan trayek baru, terutama ke Papua. “Ini juga tak mudah, karena karakteristik pelabuhan di Papua dan orang-orangnya berbeda. Ini juga perlu dipahami,” ungkapnya lagi.
Asmary berharap program tol laut yang banyak menyedot uang negara ini benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
“Tol laut perlu banyak libatkan pelayaran swasta. Nantinya jika wilayah itu sudah bagus, serahkan full ke swasta,” katanya.
Sementara itu, Teddy (direktur Temas Line) kepada Ocean Week menyatakan bahwa saat ini pihaknya menjadi salah satu operator tol laut.
“Kami juga melayari ke Papua, bahkan masuk ke Digul. Tapi, pelabuhan disini mesti menunggu air pasang baru bisa bongkar barang,” ucapnya.
Teddy bercerita, pengalaman yang pernah dialami kapal Temas yang masuk kesana tidak bisa sampai ke Digul, karena air surut, jadi hanya Samapi di wilayah Asmat,” ungkapnya.
Beberapa waktu lalu, Perhubungan Laut mendiskusikan soal penetapan trayek tol laut 2020.
Misalnya, jaringan trayek T20 (Teba-60- Bagusa-30-Trimus-30-Kasonaweja-120-Reba) yang dioperatori PT ASDP menggunakan kapal Mamberamo Foja.
Kemudian T21 untuk trayek Merauke-194-Kimaam-18-Moor-40-Bade (mapi)-105-Gantentiri (bouvendigul)-357-Merauke, juga dioperatori ASDP dengan KMP. Muyu.
Selian itu ASDP juga mengoperatori T22, rute Merauke-Atsy-Agats-Merauke, dengan KMP Bambit. Lalu T23, rute Agats-Eci-Agats-Pomako-Agats, menggunakan KMP Kokonao, serta T24 dengan KMP Binar, untuk rute Agats-Sawaerma-Mamugu-Agats.
Waktu itu, staf khusus Menhub, Wihana menyatakan bahwa untuk keberhasilan program tol laut, tidak cukup dengan berkoordinasi dengan para pihak terkait, namun harus bekerjasama dengan mereka.
“Bagaimana mengakselerasi tol laut ini. Bagaimana impact dan dampaknya, maka perlu ada unit yang mengawasi delivery nya. Apakah subsidi sudah tepat sasaran atau belum,” kata Wihana.
Dia mengungkapkan juga jika selama ini, tol laut baru menyentuh dari pelabuhan ke pelabuhan. Tapi kedepan, bagaimana dari pelabuhan ke pasar. “Ke depan apa yang mestinya menjadi prioritas dalam tol laut tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Capt. Wisnu Handoko (direktur Lala Hubla) mengatakan bahwa program tol laut sudah berjalan selama 4 tahunan. “Hampir 300 ribu ton barang sudah dimuat dan didistribusikan ke pelosok negeri,” katanya.
Wisnu juga sependapat dengan Wihana kalau kedepan harus membangun sinergi dengan semua pihak terkait (kementerian terkait, Pemda dan swasta) untuk keberhasilan tol laut ini.
“Kami (Hubla) terus berusaha program tol laut bisa berjalan sebagaimana visi presiden (Presiden Jokowi),” ungkapnya lagi.
Capt. Wisnu Handoko juga menyinggung bahwa banyak yang menanyakan bagaimana sebenarnya wujud Tol Laut jilid ke dua tersebut.
“Ada permintaan dari Pak Menhub (Budi Karya Sumadi) khusus Papua. Kita sudah sampai Merauke, tapi bagaimana barang itu bisa didistribusikan sampai tujuan. Ini pasti ada tantangan menarik,” ucapnya.
Karena, kata Wisnu, untuk bisa sampai ke arah sana, pasti melibatkan transportasi lain. Itu yang mungkin disebut dengan Tol Langit. “Sebab untuk di Papua, supaya barang bisa sampai tujuan, setelah turun di pelabuhan mungkin diangkut menggunakan pesawat, kita juga sudah kerjasama dengan Telkom, karena jaringan satelitnya sudah canggih menjangkau kesana,” jelasnya.
Menurut dia, yang juga penting adalah bagaimana mengawasi distribusinya, bagaimana kontrolnya, mengingat program tol laut ini bersubsidi menggunakan anggaran negara.
Kata Capt. Wisnu perlu ada Perpres baru, karena Perpres 70 yang ada belum mengatur secara detil tentang peran kementerian terkait (diluar Kemenhub). “Namun begitu kita akan terus bergerak. Sebab, indikator keberhasilan tol laut itu kalau masyarakat puas,” tuturnya.
Salah seorang dari Sangihe, Sulawesi Utara menyatakan bahwa program tol laut masih sangat diperlukan, karena dengan adanya kapal-kapal tol laut harga barang bisa diturunkan.
Contoh pada tahun 2018, harga barang bisa diturunkan 10-19 persen. “Cuma kami minta interval waktu di pelabuhan yang terlalu cepat bisa dipikirkan lagi, karena banyak barang yang harus dimuat akhirnya ketinggalan.
Sementara itu, salah satu operator tol laut berharap agar tol laut tak masuk ke pelabuhan-pelabuhan yang sudah dimasuki oleh kapal-kapal swasta. “Kalau pelabuhan sudah dimasuki kapal kontainer swasta lebih dari dua atau tiga, kapal tol laut tak perlu masuk, tapi kalau hanya satu yang masuk perlu tol laut masuk, biar tak ada monopoli,” ungkapnya tak mau disebut namanya.
Sejumlah pelayaran mempertanyakan, kenapa tarif pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut tak pernah dievaluasi untuk diturunkan. (**)
