Pada tahun 2025 merupakan tahun awal dimulainya perdagangan bebas antara Asean dengan Uni Eropa, Amerika, Jepang, Korea, Australia, Salendia Baru, China dan India.
Dalam perdagangan bebas itu logistik merupakan motor penggerak dan penentu daya saing komoditas ekspor Asean, termasuk Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta di pasar global.
Hal ini dikatakan Ketua Umum Wilayah DPW ALFI /ILFA DKI Jakarta, Widijanto dalam sambutannya pada acara Muswil V Daerah DKI Jakarta, 5 Desember 2019 di Jakarta.
Widijanto mengatakan, perekonomian DKI Jakarta pada 2018 dengan Produk Domestik regional dasar mencapai Rp. 2.559, 17 T, atau naik 6,1% dari tahun sebelumnya Rp. 2.365,36 T, maka nilai devisa logistik DKI Jakarta tahun 2018 sekitar Rp 603,96 T atau 23,6% dari PDRB.
Widijanto menambahkan, tingginya biaya logistik di DKI Jakarta disebabkan oleh belum memilikinya sistem logistik daerah, infrastruktur belum maksimal, serta pembatasan operasional armada angkutan, teknologi informasi dan komunikasi belum terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, SDM terbatas, penyedia jasa logistik sedikit, manajemen rantai pasok belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Muswil V ALFI/ILFA DKI Jakarta diharapkan dapat merumuskan usulan ide atau gagasan yang muncul, untuk mewujudkan ekonomi ekosistem logistik berbasis digital logistik yang efektif, efisien dan akuntabel yang nantinya dijadikan Pemprop DKI Jakarta menerbit kebijakan terkait dengan sektor logistik”, ujarnya.
Buka Muswil
Sementara itu, Ketua Kadin Jakarta Diana Dewi membuka secara resmi Muswil ALFI Jakarta, pada Kamis (5/12/2019), di Jakarta Utara.
Diana Dewi mengatakan, peran ALFI di DKI Jakarta selama ini telah membuktikan kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian di Ibukota.
Apalagi, imbuhnya, dengan era digitalisasi dalam layanan logistik saat ini, ALFI memiliki peran strategis dalam mendorong daya saing komoditi serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Berhasilnya kontribusi ALFI itu dapat dilihat bahwa kini tingkat inflasi di Ibukota rendah dan ini menunjukkan ALFI dan anggotanya di DKI sangat berperan pada pertumbuhan ekonomi di Ibukota,” ujarnya.
Dewi juga berharap perusahaan anggota ALFI agar memberikan iklim yang konstruktif demi perbaikan perekonomian di Ibukota maupun secara nasional.
Pada kesempatan itu, KADIN DKI juga mengakui masih menerima keluhan berkaitan dengan terjadinya tumpang tindih dan sulitnya ALFI DKI untuk menyosialisasikan ke anggotanya soal implementasi sistem Online Single Submission (OSS).
“Kami juga berharap agar ALFI dapat menyusun program kerja dan menerapkan ekosistem logistik di Jakarta,”ucapnya.
Berdasarkan catatan redaksi, pebisnis forwarder dan logistik di DKI Jakarta hingga kini masih mengeluhkan penerapan layanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau sistem Online Single Submission (OSS) itu.
Keluhan itu terutama berkaitan dengan beberapa persyaratan dalam sistem OSS yang tidak sinkron dengan aturan di lembaga/kementerian tehnis terkait.
Misalnya, untuk perizinan perusahaan jasa kepebeanan (PPJK) atau Jasa Pengurusan Transportasi (SIUP JPT), persyaratan yang diatur oleh kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Perhubungan) tidak terakomodir dengan sempurna dalam sistem OSS itu. Termasuk juga yang menyangkut modal disetor dalam pendirian usaha JPT.
Kendati sistem OSS sudah sangat tepat karena membantu dalam percepatan proses perizinan berusaha, namun, sistem OSS tersebut dinilai masih seringkali bertabrakan dengan ketentuan perizinan di instansi tehnis, sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan dalam aju proses perizinan yang dikendaki.
Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) diluncurkan sejak tahun 2018.
Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), itu untuk memberikan kemudahan dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.
OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian, bahkan kurang dari satu jam.
Acara dihadiri ketua umum ALFI/ILFA, Yuki Nugrahawan Hanafi, Ketua OP, Hermanta, mantan Ketua ALFI Iskandar Zulkanain dan para pengurus ALFI/ILFA serta para undangan lainnya. (jib/ow)
