Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub DR. Capt. Antoni Arif Priadi MSc, resmi membuka focus group discussion (FGD) nasional yang diselenggarakan oleh INAMPA dengan tema ‘Menciptakan Layanan Pemanduan & Penundaan Kapal Dalam Negeri yang Excellent dengan Tarif yang Kompetitif’, bertempat di Sunlake Hotel Sunter Jakarta Utara, Rabu (29/11/2023).
Dirjen yang hadir secara zoom mengatakan bahwa pemanduan menjadi satu hal yang Fital dalam layanan transportasi laut. Untuk wilayah pelabuhan wajib pandu, kapal-kapal yang akan sandar di pelabuhan dan keluar dari pelabuhan mesti dilakukan pemanduan.
“Ini karena terkait dengan fungsi keamanan dan keselamatan pelayaran,” ujarnya.
Dirjen Laut juga menyampaikan karena pandu tunda perlu biaya juga, tapi tarif harus kompetitif. Dan cost yang ditetapkan itu apakah juga menghitung semua pergerakan kapal tunda di pelabuhan. “Makanya perlu pula perbandingan dengan negara lain dalam hal ini,” kata Dirjen.
Capt. Antoni Arif Priadi juga mengapresiasi FGD yang dilaksanakan oleh INAMPA tersebut.
Sebelumnya, President INAMPA Pasoroan Herman Harianja menyampaikan bahwa tarif pemanduan kapal dalam negeri masih di bawah biaya operasional yang dikeluarkan oleh penyedia jasa pandu tunda. “Untuk cost recovery saja masih susah. Bagaimana keselamatan pelayaran bisa dijamin kalau tarifnya masih rendah,” ungkapnya.
Herman juga mengungkapkan bahwa para pandu yang bernaung di INAMPA akan berusaha melakukan pekerjaannya secara profesional. “Pandu kita sudah diakui dunia,” katanya lagi.
Di tempat sama, Capt. Agus (ketua panitia) melaporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan supaya tenaga pandu ke depan bisa lebih sejahtera. “Kalau tarif pemanduan penundaan untuk kapal domestik bisa naik, nantinya kan berdampak pada kesejahteraan pandu,” ujarnya.
Agus juga mengatakan sekarang ada sekitar 127 wilayah perairan wajib pandu di Indonesia ini. Potensinya cukup besar, tapi karena tarif untuk yang kapal domestik masih rendah, sektor ini belum banyak diminati pelaku usaha, terkecuali jika sebuah pelabuhan banyak kapal asingnya. “Pasti berebut untuk bisa melaksanakan kegiatan pandu tunda di pelabuhan tersebut,” jelasnya.
Dalam FGD INAMPA kali ini menghadirkan banyak Nara sumber, antara lain, direktur kepelabuhanan Ditjen Hubla Muhammad Masyhud, Capt. Japie mewakili INSA, lalu Dendi Gustinandar (direktur BUP BP Batam), Capt. Agusman mewakili Dirut SPJM, Capt. Korompis (Sekjen APBMI), kemudian Capt. Aep dari PT Krakatau Bandar Samudera, Capt. Rusdi dari ISAA, serta Prof. Raja Oloan Saut Gurning dari ITS.
Diskusi berlangsung seru. Banyak isu yang muncul dalam diskusi tersebut. Misalnya kenapa ada perbedaan tarif antara pandu tunda untuk kapal asing dan domestik, padahal pekerjaan nya sama. “Sama-sama sebagai advisor pada saat kapal mau masuk ke pelabuhan, tapi kenapa tarifnya beda,” ucap Aep.
Mereka sepakat dan berharap, ke depan akan ada perubahan dalam kegiatan pemanduan dan penundaan kapal.
President INAMPA Ketiga Kali
Setelah menggelar FGD, INAMPA juga melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) yang salah satu agendanya memilih President INAMPA yang baru.
Namun, apakah karena tak ada yang berani mencalonkan diri, maka dalam Mubes tersebut akhirnya menyepakati kembali Pasoroan Herman Harianja kembali diberi amanah menjadi President INAMPA untuk ke tiga kalinya.
“Memang untuk saat ini, tokoh sekaliber Pak Herman masih dibutuhkan untuk memimpin organisasi pandu Indonesia ini,” kata pendiri INAMPA Capt. Abdullah Syaifudin. (**)
