Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), pada Rabu (31/1/2024) menggelar kegiatan membahas digitalisasi pelabuhan (Inaportnet), bertempat di ruang senat rektorat Universitas Hasanuddin, Makassar.
Pembahasan tersebut menghadirkan PT Pelindo dan Badan Karantina Indonesia.
Kepada wartawan, tenaga ahli Stranas PK, Febriyantoro mengatakan bahwa proses pembenahan pelabuhan sudah dilakukan mulai tahun 2021 sampai 2024 ini.
“Awalnya 14 pelabuhan sekarang 46 pelabuhan prioritas nasional tapi sekarang itu kita merambat ke 264 pelabuhan, jadi ada 264 pelabuhan besar dibenahi sama Stranas di digitalisasi (Inaportnet),” katanya.
Menurut Toro (panggilan Febriantoro) hal itu adalah bentuk kerjasama dengan 18 kementerian dan lembaga, salah satunya Pelindo.
Toro pun menyampaikan jika ada 1.807 TUKS/Tersus yang di digitalisasi secara nasional. “Ini adalah kerja sama 18 kementerian dan lembaga, termasuk Pelindo sebagai badan usaha turut evort untuk proses pembenahan di pelabuhan,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono mengatakan, program Stranas PK itu untuk melakukan transformasi diberbagai bidang.
“Program Stranas itu adalah melakukan tranformasi di berbagai bidang, salah satunya itu adalah bagaimana melakukan, memantau, atau mendorong, transformasi pelayanan pelabuhan. Jadi di program Stranas PK, Pelindo juga karantina itu menjadi satu objek yang harus dilakukan transformasi,” ungkap Arif kepada para wartawan.
Menurut Arif, apa yang dilakukan Pelindo adalah melakukan tranformasi atas pelayanan di seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia.
“Yang dilakukan Pelindo itu adalah melakukan tranformasi atas pelayanan di seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia tapi secara bertahap karena tadi saya sampaikan melakukan transformasi itu tergantung dari masing-masing pelabuhan, bisa satu tahun, tapi kalau maturity (kematangan) nya sudah bagus mungkin sekitar 5-6 bulan,” jelasnya.
Sedangkan Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean mengungkapkan bahwa selama ini Badan Karantina Indonesia bertugas lebih kearah tindakan karantina. “Nah, sekarang ini kita ingin tindakan kami itu menjadi suatu sistem yang terdedikasi dengan sistem lembaga lainnya,” ujarnya.
Sahat juga menyampaikan bahwa Barantin ingin suatu sistem yang terdedikasi sehingga dokumen-dokumen sesuai dengan fisiknya atau barangnya.
“Jadi semua dokumen yang akan dishare atau dibagikan ke semua lembaga kementerian ada transparansi. Semua dokumen di share ke semua kementerian lembaga atau entitas yang ada di pelabuhan sehingga disitu akan ada transparansi, ada kepastian data dan biaya sehingga pelaku usaha itu punya kepastian,” ungkapnya.
“Nah ini semangatnya kita menata pelabuhan yang menjadi program Stranas PK, sehingga ada efisiensi biaya, ada efisiensi waktu, dan juga ada penurunan tarif biaya logistik. Saya pikir itu semangat-semangat yang sudah kita kerjakan dan kedepannya memang masih bisa kita maksimalkan lagi upaya-upaya tersebut dengan pelabuhan yang menjadi entitas yang memang menjadi sorotan pemerintah itu bersama dengan Pelindo, saya pikir apa yang diharapkan oleh bapak presiden (Jokowi) bisa lebih baik, di pelabuhan itu ada karantina, imigrasi dan bea cukai,” kata Sahat. (**)
