Masyarakat di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sudah merasakan manfaat dari hadirnya kapal Perintis ke wilayah tersebut.
“Satu hari, kapal tak datang, masyarakat sudah ribut, makanya kehadiran kapal Perintis disini (kabupaten Pangkep) sangat dibutuhkan,” ujar Baharuddin, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep kepada Ocean Week, di Bandung, di sela Rakornas Perintis, Tol Laut, dan Rede, Kamis (3/10/2024).
Baharuddin mengakui sejak adanya kapal perintis masuk ke wilayah kabupaten Pangkep, perekonomian di daerah tersebut menjadi tumbuh.
“Kapal menjadi satu-satunya sarana transportasi bagi daerah kepulauan ini, karena di Pangkep ada 133 pulau terdiri dari 4 kecamatan. Dari 4 kecamatan, hanya dua kecamatan yang dilayani perintis yakni kecamatan Liukang Tangaya, dan kecamatan Liukang Kalmas,” katanya.
Liukang Tangaya sendiri berbatasan dengan Nusa tenggara Barat (NTB), sedangkan Liukang Kalmas berbatasan dengan Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Madura.
“Selama ini masyarakat disitu kalau berkegiatan menggunakan kapal Pelra, bahkan tak jarang menggunakan kapal ikan sebagai aktivitasnya,” jelasnya.
Baharuddin juga mengungkapkan, bahwa di Pangkep ada tiga kapal perintis di pangkalan berbeda.
Menurut Baharuddin, saat ini kapal-kapal perintis hanya digunakan untuk mengangkut orang. “Memang masih ada kendala yang dihadapi, pertama, pulau yang menjadi titik singgah belum punya dermaga permanen, masih dermaga kayu. Dan baru ada tiga yang sudah memiliki dermaga permanen, yakni di pulau Sapuka, pulau Sailus, pulau Kalukuang. Ketiga wilayah dermaganya sudah permanen. Yang lainnya masih dermaga kayu, sehingga kapal perintis nggak bisa sandar merapat, terutama yang dermaganya belum permanen,” ungkapnya.
Kendala kedua, ucap Baharuddin adalah
kapal perintis tiba pada tengah malam, karena ditengah para penumpangnya tidak ada yang turun, sebab selain tidak ada kapal feeder untuk yang mengangkut mereka ke darat juga tak ada kendaraan di darat yang ke kampung mereka. “Itu yang juga jadi masalah selama ini,” jelasnya.
Karena itu, kabupaten Pangkep berharap kepada pemerintah pusat (Kemenhub) supaya bisa membangun dermaga permanen di pulau-pulau yang belum memiliki dermaga permanen. Kita sudah komunikasi dan juga sudah menyampaikan usulan, pulau-pulau mana saja yang mesti dibangun dermaga permanen.
Baharuddin juga menceritakan bahwa pada tahun 2022 lalu, sudah dilakukan study kelayakan, dan tahun 2024 ada satu lagi. Tapi, ada juga pengembangan pelabuhan, dan sudah dilakukan study kelayakan .
“Selama ini (sebelum kapal perintis masuk) ke Pangkep, masyarakat selalu ngomong jika di wilayah nya mereka belum merasakan dampak kemerdekaan. Namun dalam tiga tahun terakhir sudah mulai merasakan setelah masuknya kapal perintis,” katanya.
Beberapa waktu lalu, melalui Bupati Pangkep, sudah mengusulkan untuk diberikan kapal rede sebagai pendukung kapal perintis yang tak semuanya bisa sandar di dermaga. “Jadi kalau ada kapal perintis yang ngangkut penumpang tak bisa sandar, dan tetap ditengah, penumpangnya bisa diangkut menggunakan kapal rede,” ujarnya lagi.
Kata Baharuddin, kabupaten Pangkep juga sudah mengusulkan untuk tol laut, dan saat ini masih diperjuangkan.
Sementara itu, Mansyur dari Dishub Sulawesi Selatan (Sulsel) juga mengaku memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Baharuddin.
“Kami juga berharap bisa ada tol laut untuk melayani kebutuhan diberbagai daerah di pelosok Sulsel,” kata Mansyur.
Mansyur optimis, untuk wilayah seputaran Sulsel, muatan balik nya pasti cukup. Apalagi wilayah Sulsel merupakan lumbung padi atau penghasil beras, juga ikan, rumput laut, dan semen.
“Kami di Sulsel juga dijadikan sebagai penyangga di IKN,” katanya.
Baharuddin menambahkan dengan minimnya dermaga permanen, para nelayan banyak yang menjual hasil tangkapannya di tengah laut, begitu pula dengan kopra.
Di tempat lain, Kasubdit Angkutan Dalam Negeri Ditjen Hubla Kemenhub, Hasan Sadili yang dikonfirmasi sehubungan dengan permohonan yang disampaikan oleh kabupaten Pangkep, mengatakan pada dasarnya Perhubungan Laut tidak masalah. Hanya saja sebaiknya untuk kapal Rede itu disiapkan Pemda saja.
“Lagi pula kalau daerah itu tidak ada pangkalan Pertamina, akan sulit terutama untuk BBM subsidinya. Lalu untuk dermaga yang permanen yang dibangun oleh pemerintah pusat hanya yang lahannya menjadi aset pemerintah pusat (Kemenhub), tapi jika lahannya punya daerah mesti dihibahkan dulu, baru bisa,” jelas Hasan usai membahas masalah program Perintis dalam Rakornas di Bandung.
Sedangkan Kasubdit Tol Laut Ditjen Hubla Arif, menanggapi permintaan dari wilayah Sulsel untuk tol laut, menyatakan jika saat ini belum melakukan pembahasan sampai kesana. “Kami saat ini hanya menjaga yang sudah ada, yakni di 39 trayek tol laut,” ujarnya. (***)
