Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mendukung penuh upaya pemerintah dan semua pihak yang terus berupaya untuk mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai.
Aptrindo juga mendorong kepada Penyelenggara Negara untuk menjaga netralitas dan kondusifitas dalam pelaksanaan pemilu 2024.
“Pemilu tinggal dua hari lagi dan saat ini sudah masuk dalam masa tenang tahapan pemilu, untuk mewujudkan jalannya pemilu 2024 yang aman dan kondusif tentunya semua pihak harus mengedepankan kepentingan bangsa. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan pilihan kita semua harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan sampe ada konflik dimasyarakat”, ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, kepada wartawan di Kantornya, Senin (12/2/2024).
Gemilang Tarigan mengatakan pihaknya sebagai gabungan pengusaha truk dalam rangka meningkatkan layanan distribusi barang dan logistik di seluruh wilayah Indonesia, meminta pemerintah untuk terus menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM solar subsidi.
Hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya perekonomian nasional dan mendukung situasi aman pada pemilu 2024.
Gemilang Tarigan berharap kejadian diakhir tahun 2023 tidak terulang kembali, dimana hampir seluruh SPBU wilayah pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan telah terjadi kelangkaan BBM Solar subsidi dan adanya pembatasan pembelian BBM Solar subsidi per hari, padahal kuota yang diatur dalam aplikasi My Pertamina belum melewati batas pembelian per hari.
“Hal ini menyebabkan layanan distribusi barang terhambat lantaran truk pengangkut barang dan logistik di sejumlah wilayah Indonesia kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM),” ungkapnya.
Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan BBM solar subsidi oleh oknum masyarakat, menurut Tarigan, pemerintah dalam hal ini Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan QR code sebagai media pembelian BBM bersubsidi jenis Solar di SPBU.
Karena berdasarkan hasil temuan di lapangan terdapat beberapa QR code untuk kendaraan lain dan penyalahgunaan alokasi QR code oleh Oknum untuk mendapatkan BBM solar subsidi dalam jumlah besar.
“Penggunaan BBM bersubsidi jenis solar 76% digunakan oleh angkutan barang untuk distribusi dan angkutan orang, semua menggunakan QR code, dengan demikian pendistribusian nya dapat dimonitor apakah tepat jumlah dan tepat sasaran. Artinya penindakan hukum terhadap penyimpangan mudah dilakukan,” ungkap Tarigan. (**)
