Angkutan Lebaran tahun 2026 sudah berakhir. Selain keberhasilan dari penanganan hal itu, ada juga beberapa yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah (Kemenhub) mengenai tata kelola angkutan hari besar Idul Fitri tersebut.
Apa saja kekurangan dan kelebihan dari penanganan angkutan lebaran 1447 Hijriah kali ini, Ocean Week (OW) mencoba mewawancarai Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo (KS), berikut cuplikannya.
OW : Bagaimana pendapat Pak Ketum terkait penanganan angkutan Lebaran tahun ini?
KS : Secara umum kami mengapresiasi kerja keras seluruh stakeholder—Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, ASDP, KSOP, BPTD, serta seluruh operator—yang telah bekerja luar biasa menjaga kelancaran angkutan Lebaran.
Namun demikian, secara objektif harus kami sampaikan bahwa sistem yang diterapkan masih belum optimal.
Masih terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan di atas kertas dengan dinamika di lapangan.
Pendekatan ke depan harus lebih adaptif, fleksibel, dan berbasis kondisi real-time, bukan sekadar administratif dan kaku.
OW : Apa kekurangan yang masih perlu dibenahi?
KS : Beberapa hal krusial yang perlu menjadi perhatian:
• Keterbatasan jumlah dan kualitas dermaga
• Ketidakseimbangan antara jumlah kapal dan kapasitas pelabuhan
• Penerapan kebijakan yang terlalu rigid, seperti SKB dan TBB
• Distribusi trafik yang tidak merata, sehingga satu pelabuhan macet, yang lain justru kosong
Intinya, masalah utama bukan kekurangan kapal, tetapi keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan manajemen sistem.
OW : Lintasan Banten–Lampung dan Ketapang–Gilimanuk menjadi sorotan. Apa penyebab kemacetan?
KS : Kami tegaskan, Kemacetan bukan karena kapal kurang, tetapi karena dermaga kurang dan pengaturan tidak fleksibel.
Secara spesifik:
• Merak–Bakauheni
• Pelabuhan utama justru sempat tidak optimal (cenderung kosong) saat peak
• Distribusi kendaraan terlalu kaku ke pelabuhan penunjang
• Ketapang–Gilimanuk
• Keterbatasan kualitas dermaga (LCM/plengsengan)
• Waktu bongkar muat sangat terbatas
• Kebijakan TBB membuat arus tidak mengalir alami
Akibatnya, terjadi penumpukan di darat, bukan di laut.
OW : Sebagai evaluasi, apa saran GAPASDAP?
KS : Kami menyampaikan rekomendasi strategis:
1. Tetapkan pelabuhan utama sebagai backbone operasi
(Merak–Bakauheni harus menjadi pusat, bukan dikosongkan)
2. SKB harus fleksibel dan berbasis kondisi lapangan
Berikan diskresi kepada KSOP sebagai komando lapangan
3. Percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan
• Penambahan dermaga secara bertahap (minimal 1 pasang per tahun)
• Peningkatan kualitas MB, breakwater, dan kolam pelabuhan
4. Evaluasi kebijakan TBB, karena menghambat flow dan menurunkan produktivitas
5. Manajemen trafik terintegrasi darat–laut
OW : Ke depan, apakah SKB pembatasan masih diperlukan?
KS : SKB tetap diperlukan, tetapi harus berubah dari kaku menjadi fleksibel dan dinamis. Prinsipnya:
• SKB untuk melancarkan, bukan membatasi
• Memberi ruang keputusan cepat di lapangan
• Menghindari kondisi pelabuhan kosong di satu sisi dan macet di sisi lain
OW : bagaimana dengan keluhan para pengusaha penyeberangan anggota Gapasdap ?
KS : Kami para operator pada prinsipnya sudah sangat ikhlas berkorban demi kelancaran angkutan Lebaran:
• Tarif tidak naik bahkan diberikan diskon, termasuk kapal express
• Kehilangan pendapatan akibat kebijakan TBB
• Jarak operasi lebih jauh dengan tarif tetap
• Risiko kerusakan kapal karena dipaksa beroperasi di pelabuhan yang belum layak. Namun yang kami sesalkan bahwa Pengorbanan ini justru menjadi mubazir dan tidak menghasilkan kelancaran optimal.
OW : Kenapa itu ?
KS : Kami sampaikan data nyata bahwa,
• Lintasan Merak–Bakauheni saat ini memiliki sekitar 74 kapal berizin operasi
• Namun secara ideal, kapasitas dermaga hanya mampu melayani sekitar 28 kapal per hari
Artinya:
• Sekitar 40+ kapal menganggur setiap hari
• Ditambah sekitar 6 kapal docking/perawatan.
Penambahan kapal tidak meningkatkan kapasitas angkut, karena:
• Trip berkurang
• Utilisasi kapal tidak maksimal. Masalah utamanya jelas: dermaga kurang.
OW : Jadi ?
KS : Harus ada perencanaan mulai sekarang. Pemerintah (Kemenhub) harus melakukan Evaluasi untuk Nataru dan Lebaran tahun depan dimulai dari sekarang, bukan mendekati hari H baru sibuk membuat pembatasan.
Perencanaan harus:
• Berbasis data
• Disusun jauh hari
• Melibatkan seluruh stakeholder.
Kami juga melihat:
• Pejabat eselon 1, 2, dan 3 Kemenhub
• Direksi dan jajaran ASDP serta pengurus GAPASDAP, harus standby 24 jam di lapangan. Ini menunjukkan sistem saat ini belum efisien dan sangat berbeda dengan moda transportasi lain.
OW : Ada pesan dari Pak Ketum?
KS : Ada khususnya kepada Pak Presiden (Prabowo Subianto). Sudah saatnya sektor penyeberangan mendapat perhatian serius seperti pembangunan:
• Tol Trans Jawa
• Tol Trans Sumatera. Dermaga harus menjadi prioritas pembangunan nasional. Sebab jika tidak, “Kita hanya tinggal menunggu BOM WAKTU KEMACETAN di mulut pelabuhan setiap musim liburan”.
OW : Gapasdap sendiri dalam hal ini ?
KS : kami (Gapasdap) komitmen dan siap Mendukung penuh, Berkolaborasi aktif, Mendorong perbaikan sistem secara menyeluruh. Dengan tujuan utama, Pelayanan terbaik bagi masyarakat, Sistem yang sehat dan berkeadilan bagi pelaku usaha. (ridsaid/ow)
