Gagasan Menteri Perhubungan Budi Karya Suamdi menaikkan tarif sandar/labuh kapal di pelabuhan untuk PNBP, mendapat kritikan tajam dari sejumlah tokoh pelayaran.
“Kenapa biaya sandar dinaikkan apakah masih kurang untungnya. PNBP sudah sangat besar yang ditarik dari kapal. Coba periksa semua pergerakan petugas sudah bayar dan uang tambat ada 2 PNBP bayar ksop tapi pelindo tagih tarif tambat per Grt x per hari, jadi sudah banyak bayar,” kata H. Sunarto, owner pelayaran PT Gurita Lintas Samudera kepada Ocean Week, Selasa malam.
Sedangkan Suparno, salah satu pebisnis pelayaran di Batam menyatakan, dalam situasi pandemic covid-19 yang belum tahu kapan berakhirnya, seyogyanya PNBP apapun yang berkenaan dengan kegiatan kapal-kapal niaga belum tepat dinaikkan karena semua pengusaha angkutan laut lagi ‘sakit’.
“Walaupun sudah berusaha bagaimana menyiasati cost operasional Armadanya dan kelanjutan perusahaannya dengan segala cara sesuai kebijakan masing-masing management agar dapat exist dan tidak terpuruk. Mestinya dengan alasan apapun pemerintah harus membantu meringankan beban cost bagi armada niaga untuk kelancaran arus barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, bukan malah menambah beban perusahaan pelayaran,” ungkapnya.
Suparno juga menceritakan bahwa selama ini biaya satu kapal disetiap pelabuhan meliputi Pilotage Tunda Mooring labuh tambat, VTS rambu PNBP certifikat kapal jika ada yang diperpanjang dan belum termasuk ijin lainnya selama beraktivitas.
“Semuanya itu untuk saat ini masih dirasakan membebani cost operasional kapal,” ujarnya lagi.
Seperti diketahui bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) semaksimal mungkin mendorong Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)dari sektor transportasi. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pun berencana menaikan tarif biaya sandar kapal di pelabuhan.
Tujuannya agar bisa menutupi kekurangan PNBP dari udara dan kereta api yang melorot akibat pandemi Covid-19.
“Kami sedang upayakan PNBP ini dari laut. Karena di laut ini seperti biaya sandar di semua pelabuhan kita masih relatif bisa ditambahkan. Biaya-biaya pelabuhan, swasta, katakanlah di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera itu logistiknya banyak sekali, mungkin kita bisa dapatkan,” ujar Menhub dalam video virtual, Selasa (17/11). (***)
