Transportasi laut merupakan satu-satunya moda yang paling efektif untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Selain efisien, transportasi laut juga menawarkan biaya yang terjangkau, sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Transportasi laut tidak hanya melayani penumpang, tetapi juga barang yang menjadikannya sarana vital untuk mendukung perekonomian masyarakat antar pulau.
Demikian disampaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, capt. Hartanto melalui daring saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kamis (7/11).
Hartanto mengatakan bahwa PT. PELNI (Persero) sebagai salah satu BUMN perusahaan pelayaran yang ditugaskan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, memiliki peran strategis dalam mewujudkan layanan transportasi laut yang optimal dan berkualitas.
“Saat ini penugasan kepada PT. PELNI (Persero) melayani 8 pelabuhan pangkal dan 72 pelabuhan singgah, dengan mengoperasikan 26 kapal penumpang dengan berbagai ukuran. Hingga bulan Oktober 2024, PT. PELNI (Persero) telah mengangkut sebanyak 3.526.219 penumpang, 30.508 ton barang, 8.306 TEUs kontainer, dan 9.769 unit kendaraan. Angka-angka ini mencerminkan komitmen pemerintah melalui PT. PELNI (Persero) dalam menyediakan layanan transportasi laut yang tidak hanya cepat, tetapi juga dapat diandalkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, dalam mendukung perekonomian dan aksesibilitas masyarakat antar pulau, sangat diperlukan kerjasama dari semua stakeholder, termasuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dan masyarakat sehingga semua pihak dapat bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan transportasi laut.
“Melalui rakornis ini, marilah kita berbagi ide, solusi, dan strategi yang inovatif untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi guna mewujudkan Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Capt. Hasan Sadili, Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri dalam laporannya menyampaikan tema Rakornis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi yaitu “Penguatan Konektivitas Antar Pulau yang Berkesinambungan dan Berkeselamatan untuk Indonesia Maju”.
“Adapun beberapa tujuan diselenggarakan rapat koordinasi teknis ini adalah untuk evaluasi kinerja dengan menilai sejauh mana pelaksanaan penyelenggaraan PSO telah mencapai target yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi; menguatkan koordinasi dan sinergi dengan meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan PSO, seperti Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pelabuhan, Operator Kapal dan Stakeholder terkait lainnya,” ujarnya.
Mantan KSOP Labuan Bajo ini juga mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat mengambil kebijakan terbaik dalam penetapan jaringan trayek kapal PSO pada tahun anggaran 2025 sehingga dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik kapal PSO di tahun 2025 dapat berjalan dengan baik.
“Selain itu, rakornis ini juga bertujuan untuk menetapkan jaringan trayek kapal PSO Tahun 2025 berdasarkan usulan jaringan trayek yang dievaluasi secara cermat dan menyeluruh dengan memperhatikan potensi penumpang, ketersediaan fasilitas pelabuhan berdasarkan ketersediaan armada PSO saat ini; dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil dalam menentukan jaringan trayek kapal PSO pada tahun anggaran 2025,” ujarnya.
Sebagai informasi, rakornis ini dilaksanakan pada tanggal 6-8 November di Hotel Four Points by Sheraton, Bandung dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PT. PELNI, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, serta Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (***)
