Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan Apel Kesiagaan Pembukaan Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran tahun 2023 (1444 H). Acara ini dihadiri oleh pejabat terkait dan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan angkutan laut pada masa lebaran.
Dalam acara ini, Plh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi menyampaikan pentingnya menjaga keselamatan dan kelancaran angkutan laut dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.
“Setiap tahunnya, jumlah penumpang yang menggunakan transportasi laut meningkat secara signifikan, terutama di daerah kepulauan yang hanya memiliki sarana transportasi laut sebagai pilihan utama. Selain itu, angkutan laut juga menjadi solusi untuk menghindari kemacetan di jalur darat pada saat musim mudik,” ujarnya saat memimpin apel yang berlangsung di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/4).
Namun, dia juga menekankan bahwa angkutan laut memiliki risiko yang tidak kalah besar dibandingkan dengan transportasi lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dalam menjaga keselamatan kapal, penumpang, dan kru kapal.
“Seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan stakeholder terkait lainnya diminta untuk mempersiapkan angkutan laut lebaran tahun 2023 dengan memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta kesehatan penumpang, awak kapal, dan petugas pelabuhan,” tegasnya.
Dalam rangka mengantisipasi permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyiapkan Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran sebagai pusat koordinasi dan pengawasan selama musim angkutan lebaran. Posko ini dimulai pada 7 April – 8 Mei dan akan beroperasi selama 24 jam untuk memantau kondisi keamanan dan keselamatan pelayaran laut pada periode mudik dan balik lebaran.
“Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengajak seluruh masyarakat untuk memilih angkutan laut yang aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan mudik pada musim lebaran tahun 2023,” ujarnya.
Selanjutnya, pada kesempatan ini Capt. Antoni minta kepada seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut termasuk para petugas Posko untuk dapat menjalankan tugas ini dengan dengan penuh rasa tanggung jawab, ikhlas dan sungguh-sungguh serta melaporkan perkembangannya setiap hari.
“Dengan komitmen, kolaborasi, koordinasi, dan integritas, marilah kita bersama-sama berupaya agar Penyelengaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023 (1444 H) dapat berjalan dengan baik dan sukses serta masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan selamat, aman, nyaman, lancar dan sehat serta terkesan dengan perjalanan mudik mereka sebagaimana narasi utama Angkutan Lebaran Tahun 2023 ini, yaitu “Mudik Aman Berkesan”,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting mengungkapkan ada beberapa instruksi yang telah diberikan kepada seluruh jajaran UPT Ditjen Hubla.
“Pertama, untuk memastikan seluruh armada kapal dalam keadaan laiklaut, diinstruksikan kepada para Kepala Kantor Kesyahbandaran, Kepala KSOP Khusus Batam, Kepala KSOP Kelas I s/d IV dan Kepala UPP Kelas I s/d III agar melaksanakan uji kelaiklautan kapal terhadap seluruh kapal yang berada/beroperasi di wilayah kerjanya,” ujarnya.
Kedua, meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakehokder dan operator serta membentuk Posko Pelayanan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023 (1444 H) sesuai Instruksi Dirjen No: IR-DJPL 2 Tahun 2023 pada masing-masing wilayah kerja dengan melibatkan instansi dan stakeholder terkait di pelabuhan.
Ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya terhadap pengawasan kapasitas penumpang serta berkoordinasi dengan BMKG setempat untuk menyebarluaskan prakiraan cuaca kepada masyarakat maritim untuk mewaspadai terjadinya cuaca buruk.
Keempat, mengoptimalkan potensi armada pada daerahnya masing-masing, terutama ruas-ruas dengan jumlah penumpang tertinggi pada arus mudik/balik sehingga dapat mengurangi terjadinya penumpukan penumpang.
“Kelima, memperbaharui informasi terkini jadwal kedatangan/ keberangkatan kapal baik di pelabuhan atau melalui media sosial bagi perusahaan pelayaran,” lanjutnya.
Keenam, membuat mitigasi terjadinya kecelakaan pelayaran dengan memetakan potensi resiko yang mungkin terjadi, membuat perencanaan penanggulangan dan mengatur sistem komunikasi, koordinasi dan pembagian peran antar stakeholder jika terjadi keadaan darurat pelayaran.Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menentukan kesiapan armada yang digunakan dengan memetakan jumlah armada yang tersedia dan armada cadangan dibandingkan dengan prediksi jumlah pergerakan penumpang di masa lebaran.
“Ketujuh, memanfaatkan media sosial dalam mempublikasikan informasi terkait penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran dengan menugaskan Tim SMRT atau Social Media Response Team untuk selalu memperbarui konten media sosial UPT serta selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui Nomor Hotline yang disiapkan oleh masing-masing UPT,” ungkapnya. (**)
