Sebagai bangsa maritim, Indonesia memiliki posisi geostrategis yang sangat menentukan dalam peta pelayaran dunia.
Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI bukan hanya menjadi jalur pelayaran nasional, tetapi merupakan koridor internasional yang harus dijaga dengan prinsip kedaulatan, keselamatan, dan keberlanjutan.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang diwakili Direktur Kenavigasian, Hernadi Tri Cahyanto, saat membuka FGD Keselamatan Pelayaran dengan tema “Pengaruh Humas Factor Terhadap Dimensi Kenavigasian Untuk Mewujudkan Keselamatan Pelayaran di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), bertempat di Ruang Sriwijaya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada hari Jumat (04/7/2025).
Menurutnya, Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus pelayaran global.
“Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di jalur strategis dunia yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menuntut kita untuk memastikan setiap aspek pelayaran dapat berjalan dengan aman, teratur, dan efisien,” kata Hernadi.
Dia juga mengatakan bahwa dalam menjaga keselamatan pelayaran, dimensi kenavigasian memegang peranan yang amat vital. Namun demikian, sehebat apapun teknologi yang digunakan mulai dari sistem navigasi elektronik, VTS, hingga Aids to Navigation tetap tidak akan maksimal apabila unsur manusianya (Human Factor) tidak terkelola dengan baik.
“Dari beberapa hal tersebut kita dapat menarik benang merah bahwa teknologi modern tidak akan pernah cukup jika tidak disertai dengan kompetensi, kewaspadaan, dan tanggung jawab manusia yang menjalankannya,” ujar Hernadi.
Lebih jauh Hernadi mengatakan bahwa ketika berbicara tentang Human Factor dalam dimensi kenavigasian, maka kita sedang membahas hubungan erat antara manusia, sistem, teknologi, dan lingkungan operasi.
Human Factor mencakup banyak aspek, seperti kompetensi, pelatihan, kelelahan kerja, kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, hingga mentalitas dan budaya kerja.
Dalam sistem kenavigasian tersebut, lanjutnya Human Factor dapat memengaruhi beberapa hal penting seperti kesiapan personel dalam mengoperasikan dan membaca alat bantu navigasi, kemampuan berkomunikasi antara kapal dan darat (VTS), stasiun radio pantai dan lain sebagainya.
Selain itu, Human Factor juga sangat berpengaruh terhadap pemahaman prosedur keselamatan dalam kondisi darurat, ketelitian dalam navigasi berbasis elektronik maupun konvensional, serta budaya disiplin dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi pelayaran.
“Inilah yang menjadi tantangan kita bersama, yakni bagaimana membangun sistem kenavigasian yang tidak hanya tangguh secara teknologi, tetapi juga kuat secara sumber daya manusia dari sisi kompetensi, etika kerja, hingga kesadaran keselamatan,” tegas Hernadi.
Terkait dengan hal tersebut, Hernadi berharap Focus Group Discussion ini, dapat dijadikan sebagai forum dan wadah yang penting untuk menjembatani pemikiran antara dunia akademik, pelaksana teknis, dan pembuat kebijakan.
“Dalam FGD ini, diskusi yang berlangsung harus tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, progresif, dan dapat diimplementasikan dalam waktu dekat oleh semua pihak terkait,” kata Hernadi.
Sebagai informasi kegiatan FGD ini diikuti oleh perwakilan dari DPP INSA, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut,
Para Direktur dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok,
Designated Person Ashore dari Perusahaan Pelayaran;
para Dosen Pascasarjana ITL Trisakti, para Dosen Nautika dari Lembaga Diklat Kepelautan, baik secara langsung maupun online. (***)
