Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi dan Maluku. Sejak beroperasinya trayek tol laut di wilayah Sulawesi dan Maluku, membuat geliat perekonomian daerah semakin terasa. Dengan beroperasinya kapal-kapal tol laut tersebut, disambut antusias oleh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah tersebut.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo menyatakan itu di sela-sela mendampingi kegiatan Menteri Perhubungan dalam Rapat Optimalisasi Program Tol Laut di Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Rabu (27/3).
“Dengan adanya 3 (tiga) unit kapal tol laut Kendhaga Nusantara yang melintasi wilayah Sulawesi, mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Pemda setempat. Para Bupati satu sama lain mulai memanfaatkan kapal-kapal tersebut untuk melakukan perdagangan antar Kabupaten,” ujar Dirjen Agus di Saumlaki.
Begitupun dengan kapal tol laut yang beroperasi di wilayah Maluku disambut baik oleh jajaran Pemda setempat, termasuk di wilayah Saumlaki, Kepulauan Tanimbar.
“Pelabuhan Saumlaki yang disinggahi oleh kapal tol laut KM. Mentari Persada (trayek T-9) memiliki peran penting dalam roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” katanya.
Dirjen Agus menyebutkan, selain kapal tol laut, pelabuhan yang memiliki total panjang dermaga 240 meter ini juga disinggahi oleh kapal Pelni yakni KM. Sirimau, KM. Leuser dan KM. Pangrango serta kapal swasta KM. Meratus.
“Transportasi laut menjadi transportasi utama di wilayah ini. Oleh karenanya pada tahun 2019 Pemerintah menyelenggarakan angkutan perintis di mana sebanyak 17 kapal perintis menyinggahi Pelabuhan Saumlaki, termasuk kapal perintis yang berasal dari Pangkalan Ambon, Tual dan Kupang,” imbuhnya.
Dirjen Agus meyakini bahwa program tol laut tak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dari Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mensukseskan program tol laut.
Senada dengan Dirjen Perhubungan Laut, pada kesempatan yang sama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. WIsnu Handoko juga memandang begitu pentingnya peran Pemda dalam mensukseskan program tol laut.
“Memang sudah seharusnya Pemda aktif memanfaatkan tol laut, mulai dengan pengawasan distribusi barang pokok dan penting serta pemantauan harga, hingga melakukan konsolidasi pengiriman hasil industri daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” jelas Wisnu.
Misalnya saja kapal tol laut yang melintasi di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah pada awalnya hanya mengangkut beras sebagai komoditi unggulan dari Parigi Moutong yang dikirim ke Pelabuhan Bitung. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mulai terlihat adanya muatan balik dari Bitung ke Pelabuhan Tinombo berupa semen dan air mineral.
“Untuk terus meningkatkan peran tol laut tersebut maka Pemda Parigi Moutong telah melakukan upaya-upaya serius yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Pemda Bitung melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua daerah,” kata Wisnu.
Kedua belah pihak sepakat untuk memanfaatkan keberadaan tol laut sebagai sarana transportasi logistik. Adapun kesepakan tersebut meliputi kerjasama di bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan produk manufaktur lainnya yang dibutuhkan karena sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa diperdagangkan oleh kedua belah pihak seperti kopra, jagung, ikan tuna, ikan bandeng dan komoditas lainnya.
Lebih lanjut Wisnu menjelaskan bahwa program tol laut yang sudah berjalan selama 4 (tahun) ini sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, di antaranya dapat menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.
“Program tol laut juga dinilai mampu menurunkan disparitas harga terutama di daerah daerah yang sudah disinggahi tol laut. Selain itu, bagi daerah yang disinggahi tol laut dapat menjual hasil potensi daerahnya ke kota besar sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena biaya logistik yang sangat terjangkau,” jelas Wisnu.
Menurutnya, biaya angkut barang dengan kapal komersial jauh lebih mahal antara 20 – 40 % jika dibanding biaya angkut dengan kapal tol laut.
“Ini yang mestinya ditangkap oleh para pengusaha dan menjadi sarana promosi Pemerintah Daerah bahwa biaya angkut dengan tol laut jauh lebih murah. Disinilah peran Pemerintah dengan subsidinya agar tepat sasaran dengan menyediakan sarana yang baik dengan harga terjangkau,” tutup Capt. Wisnu. (***)
