Kontribusi penerimaan negara dari sektor pelabuhan perlu ditingkatkan. Pasalnya, sektor ini berperan strategis dalam arus perdagangan sebuah negara.
Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu Kunta W.D. Nugraha mengungkapkan itu dalam International Budget Forum (IBF) pada Senin (4/11). “Pelabuhan memegang peranan penting sebagai pintu masuk utama perdagangan di sebuah negara yang perlu ditingkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara,” katanya.
Menurut Kunta, bahwa selama ini, upaya pengumpulan penerimaan negara dari pelabuhan mengalami sejumlah kendala. Kendala itu terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan sistem pengelolaan pelabuhan.
Selain itu, kendala lain yang dihadapi dalam mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pelabuhan adalah kurang memadainya infrstruktur. Hal tersebut berdampak pada kurang efektifnya kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan negara.
Acara yang berlangsung dari tanggal 4 hingga 6 November 2019 ini merupakan acara berbagi pengetahuan antarnegara, baik Indonesia, Korea Selatan, China, dan Malaysia. Mereka belajar mendesain penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang efektif.
Desain PNBP yang efektif diyakini mampu meningkatkan pelayanan dan penerimaan, terutama dari sektor pelabuhan (port). Apalagi, sejak 2018, Indonesia telah menetapkan aturan baru untuk PNBP agar lebih profesional dalam memberi pelayanan dan meningkatkan penerimaan.
“Tujuannya untuk mengembangkan bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan pelayanan publik dengan mengkombinasikan antara penerimaan dari pajak dan bukan pajak dengan meningkatkan pengelolaannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk belajar dari praktik negara-negara lain mengenai pengelolaan pelabuhannya,” jelas Kunta. (ril/**)
