Pemerintah kabupaten (Pemkab) Subang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk pembebasan lahan Pelabuhan Patimban, di Kecamatan Pusakanagara, Subang.
“Saat ini baru sampai pendataan lahan dan penentuan titik kordinatnya. Kalau pembayaran lahan, tinggal menunggu pembayaran dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) dari harga yang ditunjukkan oleh appraisal,” kata Bupati Subang Imas Aryumningsih, kepada pers, di Subang, Sabtu (10/6).
Menurut Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih segala hal yang dibutuhkan pemerintah pusat untuk proses kelancaran pembangunan Pelabuhan Patimban, Pemkab Subang siap memberi semua fasilitas agak pelabuhan tersebut cepat dibangun.
Kedepannya Imas berharap tidak ada spekulan karena harga tanah sudah ditentukan oleh tim appraisal. “Mudah-mudahan lancar, Rp 500 miliar sudah siap untuk pembebasan lahan, kami pemerintah daerah mendukung agar pembangunan Pelabuhan Patimban lebih cepat dikerjakan. Semua fasilitas yang dibutuhkan oleh pusat tidak ada masalah, ini sudah keputusan bersama dan mudah-mudahan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Subang,” ucap Imas.
Imas juga menyatakan, ada sekitar 120 Kepala Keluarga (KK) yang lahannya terkena pembebasan untuk Pelabuhan Patimban. Lahan darat yang dipergunakan, diklaimnya relatif sedikit karena badan pelabuhan akan berdiri di atas lahan reklamasi seluas 360 hektare.
“Kalau KK tidak banyak di sekitar itu, kebetulan itu banyaknya tanah tambak, dan ada juga tanah pemerintah daerah di situ,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diketahui telah menandatangani Keputusan Gubernur No.552.3/kp 328 Pemkam/2017 tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang.
Pada Penlok tersebut telah ditetapkan sejumlah lokasi untuk pembangunan areal penunjang dan jalan akses ke Patimban mencapai 372 hektare, di dua kecamatan, yang meliputi 5 desa di Kecamatan Pusakanagara dan satu desa di Pusakajaya
Tiga Perusahaan
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Tonny Budiono menyatakan, ada tiga perusahaan yang tertarik untuk menjadi operator Pelabuhan Patimban.
“Sudah ada dua dari Jepang yakni Toyota dan Mitsubishi. Kalau dari Indonesia baru PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II,” ujarnya.
Menurut Tonny, semua perusahaan yang berniat menjadi operator pelabuhan Patimban memiliki peluang sama, karena harus melalui mekanisme lelang.
Proses lelang, karena anggaran mega proyek yang diperkirakan menelan Rp 43 triliun tersebut sebagian besar pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri, yakni Japan Internasional Corporation Agency (JICA) dan bersifat tidak ketat.
Namun, Tonny belum bisa menginfokan kapan waktu lelangnya, mengingat belum dilakukannya penandatanganan perjanjian loan agreement dengan JICA.
Tonny berharap pembangunan Pelabuhan Patimban dapat dilakukan pada 2018. “Tapi nanti itu untuk car terminal dulu, baru disusul terminal kontainer,” jelasnya.
Mauritz M. Sibarani, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyatakan saat ini pemerintah sedang tahap finalisasi penyusunan detailed engineering desain (DED).
Pihaknya menargetkan penyelesaian proses penyusunan detailed engineering design (DED) proyek Pelabuhan Patimban dapat dirampungkan pada Juni tahun ini. (***)
