Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut akan menghibahkan 94 unit kapal pelayaran rakyat (pelra) hasil pembangunan Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah yang membutuhkan akses konektivitas.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, mengungkapkan bahwa angkutan pelayaran rakyat sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk angkutan jarak dekat antar pulau. Oleh karenanya, program konektivitas ini harus terus diperjuangkan agar seluruh rakyat Indonesia memiliki akses untuk berhubungan dengan daerah lain.
“Secara objektif Pemerintah akan menilai daerah mana saja yang benar-benar memerlukan kapal pelra, selanjutnya akan dievaluasi dan Menhub yang akan memutuskan,” kata Dirjen Agus saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Hibah Kapal Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Tahun 2018 di Hotel Redtop Jakarta, Senin (10/12).
Kapal-kapal yang dibangun oleh Kemenhub memiliki kondisi yang baik, untuk itu Dirjen Agus minta kepada Pemerintah Daerah agar merawat kapal-kapal tersebut semaksimal mungkin dengan manajemen yang baik.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Agus juga menerangkan bahwa saat ini Kemenhub sedang membangun database kapal dan pelaut, termasuk database bagi kapal pelra dan pelaut tradisional sehingga seluruh kapal dan pelaut harus bersertifikat.
“Kemenhub memiliki program sertifikasi gratis bagi kapal dan pelaut tradisional karena ke depan seluruh kapal dan pelautnya harus bersertifikat,” tuturnya.
Menurut Dirjen Agus, kita bisa mencontoh kepemilikan kendaraan bermotor. Kalau mobil dan motor harus punya BPKB/STNK, begitu juga dengan kapal harus punya surat-surat kelengkapannya, termasuk pengemudi atau pelautnya harus punya SIM.
“Ke depan kita akan melakukan penegakan hukum (law inforcement). Nanti ada saatnya penegakkan hukum tersebut akan diterapkan bagi kapal dan pelaut yang tidak punya sertifikat tidak diizinkan untuk melaut,” tegasnya.
Dirjen Agus juga minta kepada daerah untuk tetap mengutamakan keselamatan pelayaran serta turut mendukung program keselamatan pelayaran khususnya bagi daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar sehingga dapat membantu mengurangi beban APBN.
“Program pembangunan kapal pelra harus terus bergulir karena masih banyak daerah yang membutuhkan serta banyaknya pelabuhan yang tidak bisa melayani kapal besar sehingga keberadaan kapal pelra sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia,” imbuh Dirjen Agus.
Sementara itu, menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko, keberadaan pelayaran rakyat dalam mewujudkan konektivitas transportasi angkutan laut mempunyai peran besar, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki wilayah dalam kategori daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan dapat terkoneksi dengan daerah yang lebih maju sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut.
“Hal ini juga sejalan dengan program strategis nasional dalam rangka mewujudkan Nawa Cita melalui visi Poros Maritim lewat program konektivitas transportasi laut,” ujar Capt. Wisnu.
Selain itu, pihaknya juga menyambut baik diselenggarakannya FGD Hibah Kapal Pelra ini karena dapat menjadi sarana dalam memenyamakan pemahaman tentang pengaturan dan pemanfaatan hibah kapal pelra serta membangun sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun transportasi angkutan laut.
“Kegiatan ini menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan konektivitas transportasi laut terutama pada pelayaran nasional dan pelayaran rakyat dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya konsep tol laut yaitu terintegrasinya sistem logistik melalui laut,” imbuhnya.
Capt. Wisnu juga menjelaskan bahwa Ditjen Hubla akan terus memperbaiki desain konstruksi kapal-kapal Pelra yang dibuat oleh Ditjen Hubla sesuai hasil evaluasi yang disampaikan Pemerintah Daerah penerima hibah terhadap penggunaan kapal Pelra pada periode sebelumnya.
“Tentunya hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan pengangkutan baik penumpang maupun barang dan mampu memenuhi kriteria persyaratan kelaiklautan, teknologi tanpa mengabaikan kearifan lokal sebagai warisan budaya setiap daerah,” tutup Capt. Wisnu.
Sebagai informasi, FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla, Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait dan BUMN, Pemerintah Daerah Penerima Hibah Kapal Pelra serta Asosiasi terkait. Adapun kegiatan ini menghadirkan Narasumber Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Dr. Umar Aris, pejabat terkait di Kementerian Perhubungan, Direksi PT. Pelni dan akademisi yaitu Saut Gurning dan Prof. M. Yamin Jinca. (***)
