Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah melakukan kesepakatan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III, dan IV untuk meringankan Tarif Jasa Pelabuhan.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dengan Direktur Utama PT. Pelindo I Bambang Eka Cahyana, Direktur Utama PT. Pelindo II Elvyn G. Masassya,
Direktur Utama PT. Pelindo III Doso Agung, dan Direktur Utama PT. Pelindo IV Farid Padang.
“Kesepakatan kerja sama ini dilakukan untuk menunjang kelancaran pelayanan publik yang menjadi prioritas nasional, termasuk bagi angkutan tol laut,” kata Dirjen Agus dalam keterangannya, Senin (4/2).
Kesepakatan antara Kemenhub dan PT. Pelindo tersebut diperuntukan bagi perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur, serta penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan penumpang dan barang di laut.
Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi prioritas sandar kapal, penyediaan bunker sesuai trayek, jumlah hari layar, dan keringanan tarif jasa kepelabuhanan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan serta berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani hari Senin ini.
“Meskipun demikian, kesepakatan yang baik ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak,” kata Dirjen Agus.
Hadir sebagai saksi untuk penandatanganan tersebut adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Bagikan Buku Pelaut
Dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut membagikan 100 buah pas kecil kapal dan buku pelaut nelayan serta 500 unit life jacket kepada para nelayan dan operator/pemilik kapal pelayaran rakyat di wilayah Probolinggo, Jawa Timur.
Penyerahan tersebut diberikan secara simbolis oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertepatan dengan pelaksanaan Seminar Nasional tentang Tol Laut yang dilaksanakan di atas kapal KM. Dorolonda, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya hari Senin ini (4/2).
“Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementerian Perhubungan dalam pemberian sertifikat nelayan dan kapal di bawah GT 7 yang secara keseluruhan sudah mencapai 31.281 kapal di seluruh Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo di Surabaya.
Disamping itu, lanjut Dirjen Agus, Kementerian Perhubungan juga telah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan dasar keselamatan atau Basic Safety Training (BST) secara gratis khusus bagi masyarakat nelayan.
“Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap para nelayan di Indonesia yang juga memegang peranan penting sebagai bagian dari pembangunan perekonomian bangsa dalam mendukung Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Oleh karenanya, kami berikan kemudahan dalam peningkatan kompetensi kepada para nelayan,” katanya.
Hingga saat ini Kemenhub telah menerbitkan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Nelayan mencapai 52.234 surat.
Selain kegiatan-kegiatan tersebut, Menteri Perhubungan juga berkesempatan menutup Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Basic Safety Training (BST) Politeknik Pelayaran Surabaya, membuka DPM Politeknik Penerbangan Surabaya serta membuka DPM Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun. (***)
