Pemerintah cq Kementrian Perhubungan , Perbankan , OJK , Kementrian ESDM , Kementrian Tenaga Kerja , Asosiasi Pemilik kapal Indonesia ( INSA ) , Kesatuan Pelaut Indonesia ( KPI ) , Dirjen Pajak dan SKK Migas diharapkan dapat duduk bersama dan melihat permasalahan yang saat ini dihadapi usaha pelayaran sector offshore, untuk kemudian dapat mencari solusinya.
“Segala masalah yang ada diinventarisasi, kemudian dibahas sampai tuntas dan lalu dicarikan solusinya,” kata Anto Perwata, Presiden Direktur PT Seven Offshore Group, di Jakarta.
Karena itu, Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk turun lebih jauh dan melihat bahwa industri offshore dan perkapalannya saat ini perlu dukungan serius. “Bisnis pelayaran sector offshore pada tahun belakangan ini sedang terpuruk. Apalagi dengan melemahnya harga minyak dunia, dan krisis perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, sector offshore perlu support pemerintah,” ujar Anto.
Menurut Direktur PT Sumatera Wahana Perkasa tersebut, Mayoritas perusahaan perusahaan minyak dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia masih dikuasai asing , perusahaan merah putih yang besar hanya ada PHE ONWJ (Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java ) dan PHE WMO ( West Madura Offshore).
“Jadi diharapkan semua pihak terkait dapat duduk bareng membahas problem yang sedang dihadapi usaha sector offshore yang terus melesu ini,” ujar Anto.
