Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki dua per tiga wilayah berupa lautan. Karena itu, untuk dapat mendistribusikan logistik ke seluruh Indonesia, diperlukan sarana transportasi laut.
Seperti diketahui, sampai saat ini indeks daya saing logistik Indonesia masih berada di bawah Singapura (4,0), Thailand (3,41), Vietnam (3,27) serta Malaysia (3,22). Indeks daya saing ini diukur dari efisiensi on-the-ground rantai suplai perdagangan atau kinerja logistik.
“Rantai suplai makanan merupakan tulang punggung perdagangan dan bisnis internasional,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti, Sabtu (20/2/2021).
Sementara itu, Ketua INSA Carmelita Hartoto mendorong adanya percepatan implementasi pengembangan sistem booking online di jasa angkutan logistik. Hal ini dimaksudkan untuk menurunkan tarif logistik agar lebih kompetitif.
“Kami di pelayaran terus mendorong aspek transportasi dengan mengembangkan sistem booking online di angkutan kontainer,” ungkapnya saat dihubungi Ocean Week, Sabtu.
Menurut Carmelita, melalui digitalisasi seluruh informasi terkait harga layanan hingga ruang muat kapal menjadi lebih transparan. Menyusul setiap pengguna jasa bisa mengakses informasi harga layanan hingga ruang muat kapal secara lebih terbuka.
“Saya yakin dengan penerapan ini harga layanan kita akan lebih efisien,” ujar Meme, panggilannya.
Kendati demikian, Carmelita meminta sistem booking online transportasi logistik nantinya bisa diintegrasikan ke dalam ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE). “Dengan begitu layanannya bisa lebih transparan dan efisien,” harapnya.
Umiyatun menambahkan bahwa upaya peningkatan indeks ini perlu dilakukan sehingga transportasi laut perlu dikelola dengan baik guna menunjang perekonomian nasional.
Namun dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, serta terjadinya berbagai pembatasan penumpang sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus, berimbas pada aktivitas transportasi laut.
“Dengan adanya pandemi ini, dibutuhkan penanganan khusus berupa peraturan dan pengambilan kebijakan yang tepat,” katanya.
Sedangkan Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan bahwa program tol laut merupakan program yang sangat efisien sebagai sarana distribusi pangan ke seluruh wilayah di Indonesia. Sistem logistik ini masuk kedalam cakupan kebijakan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) kedepannya.
“Tol laut sangat efektif karena secara rutin dan terjadwal menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP),” katanya.
Wujudkan Logistik Maritim
Dalam paparan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Antoni Arif Priadi, disebutkan bahwa arah kebijakan utama transportasi laut untuk tahun 2020-2024 adalah mewujudkan logistik maritim dalam negeri, meningkatkan konektivitas terhadap jaringan pelayaran internasional, pengembangan Pelabuhan hub internasional dan Pelabuhan pendukung tol laut.
Selain itu, masih ada lagi seperti pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan, peningkatan compliance terhadap standar/regulasi internasional, peningkatan keterpaduan antar moda dan antar wilayah, peningkatan teknologi informasi, pemanfaatan pembiayaan alternatif, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan publik di Pelabuhan, serta revitalisasi kelembagaan Ditjen Perhubungan Laut.
Antoni menyatakan, evaluasi tol laut pada masa pandemi cukup positif. Beberapa evaluasi antara lain program tol laut berdampak pada penurunan tingkat harga barang kebutuhan pokok dengan variasi sebesar -3,1 persen. “Program tol laut juga berdampak pada penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok antara Kawasan barat dan timur Indonesia dengan variasi sebesar -14,1,” ungkapnya.
Selain itu program tol laut juga telah memberikan dampak positif bagi penurunan biaya logistik end-to-end dalam pendistribusian barang kebutuhan pokok yaitu sebesar -5,5 persen (rata-rata nasional). (**)
