Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) pada hari Jumat (19/6) melantik jajaran pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023, melalui aplikasi Zoom.
Acara pelantikan Pengurus DPP INSA 2019-2023 dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam sambutannya, Menhub Budi mengucapkan selamat kepada Pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023 di bawah kepemimpinan Carmelita Hartoto yang baru saja dilantik.
“Sekali lagi saya mengucapkan atas pelantikan Pengurus DPP INSA 2019-2023,” kata Menhub Budi.
Pelantikan ini dilakukan setelah Ketua Umum terpilih yang didampingi oleh Formatur Pendamping telah rampung membentuk susunan pengurus yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA.
Ketua Umum INSA terpilih Carmelita Hartoto mengatakan, pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023 memiliki tanggung jawab besar, karena tantangan yang dihadapi pelayaran nasional semakin berat seiring mewabahnya Covid-19. Untuk itu, pengurus DPP INSA 2019-2023 harus lebih solid dan bekerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan guna memajukan pelayaran nasional.
“Kepengurusan yang baru ini harus semakin solid dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan kemajuan industri pelayaran nasional, serta memperkuat sinergi antara INSA dengan pemerintah dan seluruh stakeholder,” kata Carmelita.
Carmelita menuturkan INSA terus berupaya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemajuan industri pelayaran nasional. Isu-isu pelayaran nasional pun telah disusun menjadi program kerja Pengurus DPP INSA 2019-2023 yang harus diperjuangkan.
Dia juga mengatakan, kinerja pelayaran nasional sangat terpukul akibat pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 dirasakan hampir merata pada seluruh sektor pelayaran. Untuk itu, pelaku usaha membutuhkan stimulus dari pemerintah dan seluruh stakeholder.
Dari sisi fiskal, stimulus yang dibutuhkan antara lain pembebasan pemotongan PPh 23 atas sewa kapal dan pembebasan pembayaran PPh pasal 21 yang terhutang, sedangkan dari sisi moneter adalah pemberian rescheduling atau penjadwalan ulang pembayaran angsuran pokok pinjaman dan pemberian reconditioning atau keringanan syarat pinjaman serta bunga pinjaman ringan.
INSA juga meminta penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Perhubungan seperti pada pelayanan jasa kapal dan jasa barang. Pengusaha pelayaran nasional juga meminta keringanan atau penundaan biaya-biaya di pelabuhan, antara lain seperti memberikan penurunan 50% atas jasa tunda dan tambat labuh kapal.
Kemudian diharapkan Oil Companies dan Charterer tidak memutuskan kontrak kerja terhadap perusahaan pelayaran secara sepihak dan melakukan negoisasi dengan win-win solution, serta membayar piutang usaha tepat waktu.
Lain itu, INSA juga telah memberikan beberapa masukan kepada pemerintah terkait new normal (kenormalan baru) khususnya mengenai kelancaran pengoperasian kapal.
Beberapa masukkan tersebut antara lain kapal penumpang jarak dekat mohon pertimbangan dan perhatian mengenai syarat protokol kesehatan yang practicable dan tetap safe. Untuk kapal-kapal Bulk Carrier dan General Cargo yang menggunakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di atas kapal, baik yang sandar maupun transhipment di laut, agar para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) juga mengikuti protokol kesehatan dibawah pengawasan Syahbandar setempat.
Lalu, dokumen-dokumen safety certificate dan registrasi agar dijalankan secara full online di Kementerian dan Kepelabuhanan, agar menghindari kontak personal, tata cara dan kegiatan crew change diatur secara terstruktur dan seragam di semua pelabuhan Indonesia, dan tidak ada lagi pelabuhan di Indonesia yang menolak pemberlakuan Crew Change karena kebijakan pemerintah lokal.
“Di tengah pandemi Covid-19 ini pengurus harus lebih aktif dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pelayaran, dan program kerja yang diamanahkan dalam RUA dapat dijalankan dengan baik. pungkasnya.
Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan webinar yang mengusung tema Pelayaran Indonesia Menuju Indonesia Maju. Adapun isu-isu yang akan diangkat pada webinar ini mengenai Navigating The Covid-19 Crisis Through Managing Maritime Industry In Indonesia, Penegakan Hukum di Laut Teritorial Indonesia dalam Menuju Kemajuan Ekonomi Nasional, dan Penerapan Force Majeure Pada Kontrak Kapal Selama Pandemi.
Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan menjadi keynote speaker pada acara webinar ini. Adapun narasumber yang mengisi webinar adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan Capt. Dr. Wisnu Handoko M. Sc, Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S. T, MH, dan Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Julius Wiratno. (*)
