Pendangkalan alur pelayaran dan kolam pelabuhan saat ini menjadi masalah yang belum ada solusinya.
Kementerian Perhubungan, BUP Pelindo, dan BUP swasta konsesi juga belum ada tindakan nyata untuk melakukan pengerukan. Padahal, masalah ini sebenarnya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Perhubungan Laut), namun apakah perhubungan ada anggaran untuk itu melalui APBN.
Saat ini, beberapa pelabuhan mengalami pendangkalan, antara lain Bengkulu, Belawan, Tanjung Emas, Pontianak, Dumai, Banjarmasin, Pangkal Balam, Tanjung Pandan, Kendal, dan sebagainya.
H. Soenarto, Owner PT Gurita Lintas Samudera mengungkapkan bahwa semua takut untuk melaksanakan pengerukan.
“Semua takut, karena pekerjaan pengerukan penuh dengan risiko, dan penegak hukum (kejaksaan, KPK) nggak mau tau,” ujarnya kepada Ocean Week belum lama ini, di Jakarta.
Menhub Dudy Purwaghandi sendiri, sewaktu ditemui wakil gubernur propinsi Bengkulu untuk masalah pengerukan pelabuhan Baai, juga tak memberikan jawaban tegas soal ini.
Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dan Dirut PT Pelindo Arif Suhartono saat ditanya Ocean Week mengenai pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan juga tak memberikan jawaban pasti.
“Saya nggak bisa melaksanakan pengerukan, bisa kena BPK, lagi pula Pelindo nggak ada program untuk pengerukan. Kan tugas pengerukan itu oleh siapa,” kata Arif balik bertanya.
Munif SH, Koordinator Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Tanjung Priok mengatakan, seharusnya pengerukan alur pelayaran menjadi tugas pemerintah (Kemenhub), karena uang labuh ditarik oleh KSOP. “Harusnya dari biaya labuh itu bisa di sisihkan untuk pengerukan, kan perolehan PNBP Hubla juga besar,” ungkapnya.
Akibat pendangkalan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, pengguna jasa jadi ikut terdampak.
“Pelabuhan Bengkulu misalnya, draf nya tinggal 2-3 meter, mana bisa kapal merapat. Dampaknya perekonomian Bengkulu bisa terganggu jika ini tak segera diatasi. Tapi itu tadi, semua takut mengerjakan pengerukan,” ungkap H. Soenarto.
Pendangkalan inipun juga terjadi di pelabuhan Kendal. Hal itu diketahui saat Wakil Bupati Kendal Jawa Tengah, Benny Karnadi, melakukan dialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai permasalahan yang ada, pada Senin (24/02) kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Benny menerima laporan terkait tidak berfungsinya pelabuhan Kendal akibat masalah pendangkalan.
Bahkan akibat pendangkalan, untuk tahun ini konon Kapal Kali Bodri (satu-satunya kapal penyeberangan Kendal-Kumai Kalteng) terpaksa tidak beroperasi, karena tak bisa sandar.
Benny mengatakan akan berupaya untuk berdialog dengan Dinas Perhubungan, ASDP, dan Pelindo guna mencari solusi atas permasalahan ini.
Dia berjanji akan melaporkan masalah ini ke Bupati Kendal.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kendal, Mochamad Eko, mengungkapkan bahwa pelabuhan Kendal tidak akan melayani arus mudik pada Lebaran tahun 2025.
Hal ini disebabkan oleh tidak beroperasinya kapal Kali Bodri, yang sebelumnya menjadi angkutan utama jurusan Kumai-Kendal.
Menurut Eko, kapal tersebut sudah tidak dapat bersandar di Pelabuhan Kendal karena kondisi pelabuhan yang dangkal.
“Jadi kapan masalah pendangkalan pelabuhan ini bisa segera teratasi,” ujar Soenarto dan Munif. (***)
