Pembangunan pelabuhan Patimban terus dilakukan untuk mengejar target 2019 selesai tahap I dan bisa dioperasikan. Namun target itu diyakini para pelaku usaha pelayaran dari Jakarta (pengurus DPC INSA Jaya) yang Senin (28/1) melihat langsung Patimban, di Subang, Jawa Barat.
Para pelaku pelayaran yang mengajak Ocean Week ke Patimban, berangkat dari Jakarta (kantor DPC INSA Jaya) sekitar pukul 10.00 Wib, dan tiba di pantai Patimban sekitar jam 12.00 Wib. Sebelum ke pelabuhan Patimban, rombongan menyempatkan berhenti di area akses jalan menuju Patimban yang sedang dibangun.
Di situ, rombongan sempat berbincang dengan salah seorang ‘mandor’ pelaksana pembangunan jalan. Kata dia, pembangunan akses jalan sepanjang 8,5 kilo meter dari jalan Pantura ke pelabuhan Patimban terus dikebut. “Namun ini akan memakan waktu kemungkinan bisa 1,5 tahun, karena ada sebagian lahan yang belum selesai pembebasan,” ujar dia yang keberatan disebut namanya.
Sekitar 10 menit rombongan menobrol disini dan setelah memperoleh informasi seputar pembangunan akses jalan, kemudian berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Patimban. Tetapi, sebelum ke Patimban, rombongan menyempatkan diri ‘mampir’ ke Mess KSOP, sekedar bernostalgia, karena ternyata para pejabat di KSOP Patimban merupakan sahabat lama sewaktu bertugas di Tanjung Priok.
Dari Mess KSOP, rombongan kemudian melanjutkan ke pelabuhan Patimban. Di sepanjang perjalanan memasuki area pelabuhan, terihat aktivitas proyek yang mulai menggeliat. Truk-truk pengangkut batu putih lalu lalang, begitu pula motor dan mobil proyek juga tampak sibuk mondar-mandir.
Sekitar pukul 12.30 Wib, rombongan tiba dibibir pantai pelabuhan Patimban. Dari kejauhan terlihat, puluhan kapal (tongkang) bermuatan batubara sedang mengantre untuk sandar dan bongkar muatan di PLTU. Tak jauh dari antrean kapal-kapal tersebut, terlihat pula kapal proyek pelabuhan Patimban yang sedang melakukan pemancangan tiang untuk pembangunan dermaga.
Rombongan tak bisa mendekat ke proyek, dan hanya bisa memandang dari kejauhan. “Kalau melihat kondisi masih seperti ini, kemungkinan akhir 2019 belum bisa beroperasi,” ungkap Sunarno dan Hanif Ujang, keduanya pengurus DPC INSA.
Namun, keduanya mengapresiasi positif atas kinerja pemerintah (Kemenhub) untuk pembangunan pelabuhan Patimban.
Ocean Week juga memperoleh informasi jika, sekitar 4 keagenan pelayaran sudah banyak memperoleh order untuk mengurus kapal mengangkut barang-barang keperluan proyek pembangunan Patimban. Keempat agen pelayaran itu, antara lain, PT Sayusan Bahari, PT Samudera Indonesia Agency, dan BEN Line.
Menhub Lapor Presiden
Beberapa waktu lalu, Menhub Budi Karya Sumadi juga melakukan kunjungan ke pelabuhan Patimban. Dia bercerita bahwa perkembangan proyek pelabuhan Patimban di Subang tahap satu, yakni pembuatan terminal peti kemas, sudah rampung 13%. Luas terminal yang ditargetkan akan selesai pada Desember tahun ini mencapai 420 meter x 300 meter (13 hektare) dari total luas keseluruhan terminal yang mencapai 4.320 meter.
Waktu itu, Menhub Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Chief de Mission Embassy of Japan, Ono Keiji, ke Patimban untuk memastikan jika pembangunan berjalan sesuai jadwal.
“Kita ingin memastikan bahwa proyek Patimban sudah dimulai karena ini sangat strategis dan kami akan laporkan ke Presiden. Sejauh ini tidak ada kendala dan sesuai schedule,” kata Menhub kepada pers.
Rancananya, Pelabuhan Patimban akan memiliki kapasitas 7,5 juta Teus, menyamai Tanjung Priok. “Bila Patimban rampung sesuai target pada 2027, maka 50% aktivitas di Tanjung Priok akan beralih ke Patimban,” ungkap Budi Karya.
Sementara untuk akses jalan menuju Patimban, pihaknya akan segera membangun akses menuju jalan arteri dan tol Cipali. Pemprob Jabar dan Pemkab Subang hingga saat ini telah melakukan pembebasan lahan.
Sedangkan Ono Keiji mewakili pihak investor mengatakan, Patimban merupakan proyek simbolis yang sudah disepakati antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Kerjasama ini menandai hubungan persahabatan selama 60 tahun antara kedua negara.
Dirjen Hubla Agus Purnomo saat memberi pemaparan kepada Komisi V DPR RI menyatakan bahwa Proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, masih terhambat pembebasan lahan.
Agus Purnomo mengakui masalah pembebasan lahan belum bisa diperkirakan kapan bakal selesai. Namun Agus memastikan biaya pembebasan lahan telah disiapkan dan tinggal dibayarkan.
“Uangnya ada sejak tahun lalu. Di tahun lalu Rp500 miliar dari APBN, sisanya dianggarkan di APBN tahun ini, sudah kami usulkan,” kata Agus kepada Komisi IV DPR, Rabu (16/1) lalu.
Meski terhambat pembebasan lahan, proses pembangunan tetap berlanjut agar target pemerintah untuk mengoperasikan Pelabuhan Patimban pada akhir 2019 dapat terealisasi.
Agus mencatat kebutuhan lahan untuk Pelabuhan Patimban mencapai 370 hektar. Total anggaran untuk pembebasan lahan itu ialah Rp863,14 miliar. Sekitar 15,2 hektar dari total lahan tersebut adalah lahan untuk acces road (Rp49,7 miliar) dan 354,9 hektar lahan back up area (Rp813,3 miliar).
Lahan untuk acces road meliputi 121 bidang tanah milik warga dan pemilik 24 bidang tanah lainnya ialah non-warga. Adapun 121 bidang tanah warga yang sudah terbayarkan baru 81 bidang atau seluas 8,3 hektar dengan nilai Rp31,8 miliar. “39 bidang 3,1 hektar itu masih proses pengajuan pembayaran ke LMAN senilai Rp 14,8 miliar,” kata Agus.
Sementara 24 bidang tanah nonwarga meliputi 1 bidang lahan milik Kementan, 6 bidang milik PUPR, 3 bidang milik pemerintah desa, 1 tanah wakaf, 7 bidang jalan, dan 6 bidang selokan. Pembangunan pelabuhan ini dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan dapat melayani 3,5 Juta peti kemas (TEUS) dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU).
Pada Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUS dan di Tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7.5 Juta Teus. (***)
