Kementerian Perhubungan menyerahkan sebanyak 24 kapal pelayaran rakyat (Pelra) kepada pemerintah daerah (Pemda) dari total 200 unit di tahun 2019 ini.
“Hari ini kita menyerahkan 24 kapal dari 200 unit yang akan dibangun. Harapannya ini menjadi stimulasi pemerintah pusat kepada Pemda sehingga memberikan dampak sosial dan ekonomi daerah,” kata Menhub Budi Karya Sumadi usai menyerahkan 12 kapal Pelra secara simbolis di Pelabuhan Perak Surabaya, baru-baru ini.
Menhub menyatakan bahwa penyerahan kapal jenis pinisi ini merupakan bagian dari program konektivitas Tol Laut untuk menjangkau daerah-daerah terluar, terpencil dan terisolir.
Sampai sekarang, Kemenhub sudah menyerahkan sebanyak 94 unit kapal Pelra kepada pemda-pemda yang membutuhkan angkutan perairan.
Budi Karya juga mengatakan kapal pelra itu bisa dioperasikan langsung oleh dinas atau koperasi atau masyarakat sebagai kapal penumpang, kapal barang maupun kapal pariwisata.
Budi menyebutkan kapal pelra berkapasitas 35 GT dengan 24 penumpang ini juga dibangun untuk mengembalikan kearifan lokal nenek moyang yang selama ini menggunakan kayu sebagai bahan kapal pinisi.
Kemenhub menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mengembangkan teknik pembangunan kapal pinisi dengan menggunakan laminasi bambu.
Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo mengungkapkan, pembangunan kapal Pelra bernama KM. Banawa Nusantara tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp2 miliar/ unit. “Tahun depan kita menganggarkan pembangunan kapal Pelra sebanyak 50 unit lagi sehingga sampai 2020 program pembangunan 200 unit kapal pelra terealisasi,” ungkapnya.
Menurut Agus, setelah menyerahkan 24 unit pada semester I, rencananya masih ada 32 unit lagi yang akan diserahkan sampai akhir tahun sehingga di tahun 2019, ada 56 unit kapal Pelra yang diserahkan atau dihibahkan ke Pemda.
Kapal-kapal Pelra tersebut, antara lain diterima oleh Provinsi Lampung (7 unit), Pemkot Bengkulu, Pemkab Kampar, Riau, Pemkab Kayong Utata, Kalimantan Barat, Kota Pariaman, Sumatra Barat, Pemkab Mamuju, Sulawesi Barat, dan Pemkot Bima NTB.
Sementara itu, Dosen Teknik Perkapalan ITS, Heri Supomo mengatakan ITS sendiri sudah melakukan penelitian untuk laminasi bambu sebagai pengganti kayu dalam membangun kapal agar tidak merusak lingkungan hutan.
Dia berharap penggunaan bambu ini dapat digencarkan karena ada pemerintah dan institusi luar negeri yang mengajak ITS berkolaborasi. (***)
