Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa masih banyak yang mesti diperbaiki dalam program tol laut selama 4 tahun ini. Sebab, masih ada monopoli dalam pengangkutan barang, sehingga harapan pemerintah bisa menekan cost logistik belum bisa full.
“Saya nggak tahu bisa menekan 50% atau berapa. Tapi memang disana-sini ada yang kurang, namun semua masih on track,” kata Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Maritim.
Luhut menyatakan perlunya ada kompetitor agar harga barang dapat ditekan, karena menurut Menko Maritim, dengan adanya monopoli tersebut harga dipatok dan ditentukan oleh satu orang.
Kendati begitu, pemerintah terus berupaya ingin harga barang di wilayah Indonesia Timur setara dengan di Pulau Jawa.
Seperti diketahui, tol laut memang menjadi magnet tersendiri bagi sebagian kalangan usaha pelayaran di negeri ini. Sejumlah penilaian negatif maupun positif pun sering terdengar.
Tetapi, mereka yang mengkritisi sedikit miring, mesti dijadikan sebagai masukan dan evaluasi oleh pemerintah. Sebaliknya masukan positif harus dijadikan sebagai pendorong positif untuk pengembangan tol laut ini.
Kementerian Perhubungan juga terus menerus melakukan evaluasi terhadap program tol laut yang sudah berlangsung 4 tahun ini. Bahkan, Kemenhub pun menambah jumlah trayek tol laut, misalnya adanya penambahan tiga trayek melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/5/5/DJPL-18 pada 3 September. Sehingga tahun depan, jumlah trayek tol laut bisa menjadi 21 lintasan, dari 18 trayek yang ada saat ini.
Informasi yang diperoleh Ocean Week, terdapat 3 trayek yang ada di kawasan Sulawesi, akan dihandle perusahaan pelayaran pelat merah PT Djakarta Lloyd (Persero), yaitu T-6 rute Makassar-Selayar-Jampea-Sikeli-Raha-Ereke-Pasarwajo-Makassar, T-17 rute Bitung-Tilamuta-Parigi-Poso-Ampana-Bunta-Pagimana-Bitung (T-17), dan T-18 Kendari-Lameruru-Bungku-Kolondale-Taliabo-Kendari. Untuk ketiga rute ini, akan menggunakan tiga kapal logistik berkapasitas 100 TEUs.
Sebelumnya, Pelni melalui penugasan juga sudah melayari di enam trayek yakni T-2, T-4, T-6, T-13, T-14 dan T-15. Selama itu pula, okupansi angkut keberangkatan dapat mencapai 60%, namun angkut baliknya tak lebih dari 10%.
Hal itulah yang mesti evauasi pemerintah, kenapa itu terus menerus terjadi. Namun, pada 2017, okupansi kapal tol laut Pelni sudah tembus ke 90%.
Pelni sendiri, sekarang mengoperasikan enam kapal tol laut, 3 milik Pelni dan tiga lagi kapal sewaan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyatakan tidak tertutup kemungkinan ada pemekaran trayek, selain dari penambahan jalur yang sudah ada.
Sementara itu, Dirjen Hubla Agus Purnomo pernah pula menyatakan, sinergitas program tol laut dengan Rumah Kita di berbagai wilayah, sehingga barang yang akan diangkut dapat terkonsolidasi melalui program Rumah Kita tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko, kepada Ocean Week juga pernah mengungkapkan jika Kemenhub terus mengevaluasi pelaksanaan tol laut tersebut. “Evaluasi tol laut terus dilakukan baik dari sisi ketepatan jadwal, keandalan sarana prasarana pendukung di pelabuhan, konektivitas, biaya-biaya, efektivitas dan efisiensi penggunaan ruang muat untuk muatan berangkat maupun muatan balik,” katanya.
Menurut Capt. Wisnu, evaluasi dilakukan terutama terhadap disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang yang penting. Paling tidak tol laut menjadi upaya untuk menjamin ketersediaan barang. Begitu pula dengan mengurangi disparitas harga untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. (***)
