Sejak diresmikan Presiden Jokowi pada Agustus 2022 lalu, Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), berkembang sangat pesat.
Jika seluruh pembangunannya selesai, Terminal Kijing setiap tahun mampu melayani 1,95 juta TEUs, 12,18 juta ton curah cair, 15 juta ton curah kering, serta 1 juta ton muatan multipurpose.
Sejumlah langkah telah disiapkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan Terminal Kijing.
Setahun setelah peresmian tersebut, jumlah kunjungan kapal dan arus barang di pelabuhan ini meningkat cukup tajam.
Data mencatat kunjungan kapal di Terminal Kijing selama sembilan bulan pertama 2023 mencapai 332 unit kapal, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan capaian 12 bulan tahun 2022 yang baru 154 buah.
Kenaikan yang sama juga terjadi pada tonase kapal. Pada kuartal I Tahun 2023 itu, total tonase kapal mencapai hampir 1,2 juta Gross Tonage (GT). Jumlah ini naik tajam dibandingkan capaian selama satu tahun penuh pada 2022 sebesar 555.607 GT.
“Perkembangan yang cepat ini, salah satunya, disokong oleh integrasi Terminal Kijing dengan kawasan industri. Saat ini, luas Kawasan Pendukung Terminal Kijing ini mencapai 124,09 hektare. Dari luasan itu, kawasan yang dapat dikomersialisasi mencapai 75 persen atau 92,61 hektare,” kata Direktur Utama PT Pelindo, Arif Suhartono dalam siaran persnya yang diterima Rabu (27/12).
Dia juga menyampaikan, melalui pembangunan Kawasan Pendukung Terminal Kijing yang terletak di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah ini, Pelindo ingin mendorong integrasi yang lebih baik antara pelabuhan dan kawasan industri dengan menyediakan infrastruktur dan utilitas yang memadai.
“Diharapkan hal itu dapat menciptakan efek domino pertumbuhan industri di kawasan tersebut dan mendukung program hilirisasi komoditas seperti minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), karet, dan bauksit/alumina,” ujar Arif Suhartono.
Sementara itu, General Manager PT Pelindo (Persero) Regional 2 Pontianak, Hambar Wiyadi menambahkan, di Kawasan Pendukung Terminal Kijing kini sudah beroperasi empat pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Dua di antaranya adalah pabrik CPO, masing-masing dengan kapasitas 2.500 ton per hari.
Dengan empat pabrik tersebut, kata Hambar, Terminal Kijing akan melayani 8.000 ton per hari hasil pabrik pengolahan kelapa sawit, sehingga potensi throughput kargo curah cair akan mencapai 5,7 Juta ton per tahun dan kargo curah kering 200 ribu ton per tahun.
Menurut mantan GM Pelindo Tanjung Pandan ini, ekspor curah cair dan curah kering melalui pelabuhan Kijing sudah menembus 10 negara, yakni Cina, Korea Selatan, India, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Thailand, Philipina, Malaysia dan Singapura.
“Selain itu Kijing juga melayani barang-barang impor seperti peralatan proyek, metanol, dan beras. Impor tersebut antara lain bersal dari Cina, Taiwan, Thailand, Singapura dan Malaysia,” ungkapnya.
Untuk diketahui bahwa ada dua perusahaan sudah meneken kerja sama untuk membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit.
Apical, perusahaan Singapura berencana membangun Integrated Refinery Complex di Kawasan Pendukung Terminal Kijing dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun.
Satu lagi adalah PT Pacific Bio Industry (PBI) yang akan membangun pabrik pengolahan CPO dengan kapasitas 550 ribu ton per tahun. Bekerja sama dengan anak usaha Pelindo, yakni PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), PT PBI akan bersinergi dalam upaya mengoptimalkan area kawasan industri Kijing.
Pemkab Mempawah juga amat mendukung Kawasan Pendukung Terminal Kijing tersebut.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kementerian Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat bersama Pelindo Regional 2 Pontianak beberapa waktu lalu (15 Desember), Sekretaris Daerah Pemkab Mempawah Ismail mengungkapkan sejumlah dukungan pemerintah daerah pada Terminal Kijing.
Dukungan itu antara lain usulan perluasan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sungai Kunyit. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2014-2034, luas KIP pada RDTR Sungkai Kunyit baru 600 hektare.
Saat ini, Pemkab Mempawah sudah mengusulkan kepada Provinsi Kalimantan Barat perluasan KIP tersebut menjadi 1.400 hektare.
“Usulan tersebut akan diakomodasi dalam revisi RTRW Kabupaten Mempawah yang akan disinkronkan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Barat yang sedang disusun,” kata Ismail waktu itu.
Pemerintah Kabupaten Mempawah juga memberikan kemudahan melalui penyederhanaan perizinan serta penyediaan sarana layanan atau fasilitas investasi. Proses perizinan dilakukan secara online dan menggunakan tanda tangan elektronik (TTE).
“Prosesnya lebih mudah, dapat dipantau, dan lebih cepat,” ujarnya.
Pada saat yang sama, Pemerintah sedang menyiapkan jalan nasional Pontianak-Sungai Pinyuh-Singkawang, jalan tol Pontianak-Mempawah-Kijing-Singkawang-Sambas, serta jalur kereta api Bandar Udara Supadio-Pontianak-Sungai Pinyuh-Mempawah-Singkawang-Pemangkat-Sambas-Aruk.
“Semua itu untuk menciptakan well connected ecosystem guna menstimulasi pertumbuhan hinterland di seluruh wilayah Kalimantan Barat,” kata Arif Suhartono menambahkan.
Hasil akhir yang hendak dituju adalah penurunan biaya logistik nasional yang kini masih di posisi 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2022. Angka ini sudah lebih rendah dibandingkan 23,8 persen pada 2018. Pemerintah menargetkan biaya logistik di angka delapan persen pada 2045.
Saat ini, Terminal Kijing dikelola PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Multipurpose, cucu PT Pelindo (Persero). Seperti diketahui Terminal Kijing memiliki dermaga sepanjang satu kilometer dengan kapasitas peti kemas 500 ribu TEUs per tahun, dan terminal multipurpose sebanyak 500 ribu ton per tahun.
Beberapa perusahaan pelayaran dunia seperti RCL sudah pernah menjajaki untuk masuk Kijing, lalu perusahaan nasional PT Meratus juga sudah survey ke Kijing. Sekarang Kijing juga sudah dilengkapi dengan satu alat bongkar muat mobile crane, dan rencananya bakal didatangkan container crane (CC).
Menurut Kepala KSOP Pontianak Capt Weku Frederick bahwa sesuai kontrak dalam perjanjian konsesi, peralatan itu harus baru, bukan bekas. “Ada beberapa klausul dalam perjanjian kontrak konsesi yang mesti dipenuhi oleh BUP Pelindo untuk Kijing. Kalau nggak bisa ya akan kami peringatkan,” ujarnya kepada Ocean Week usai pelantikan pengurus GINSI Kalbar, belum lama ini.
Kedepan, aktivitas pelabuhan Dwikora di kota Pontianak juga akan dipindahkan ke Kijing. (**)
