Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengemban tugas untuk melaksanakan program strategis nasional dalam rangka mewujudkan Nawa Cita melalui visi Poros Maritim lewat program konektivitas transportasi laut yang saat ini lebih di kenal dengan istilah angkutan perintis dan Tol Laut.
Demikian salah satu petikan sambutan Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo saat resmi membuka Rapat Koordinasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Tahun Anggaran 2018 bertempat di Merlyn Hotel Jakarta, Kamis (22/11).
Rapat Koordinasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Tahun 2018 kali ini mengambil tema “Wujudkan Transportasi Digital Angkutan Laut Dalam Mendukung Logistik, Penataan Pelabuhan serta Konektivitas yang Sinergi dan Berkelanjutan”.
Agus Purnomo menyatakan, keberadaan pelayaran perintis dan Tol Laut dalam memberikan pelayanan untuk mobilitas penduduk dan pemenuhan bahan pokok pada derah-daerah terpencil mempunyai peran besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, mengingat kebutuhan akan jasa angkutan laut semakin meningkat sejalan dengan kondisi geografis Negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.
Menurut Dirjen Agus, pada tahun 2018 untuk pelayaran perintis terdapat 46 trayek dilayani oleh BUMN PT. Pelni (Penugasan) dan 67 trayek dilayani oleh perusahaan swasta (pelelangan umum), dan Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan 15 (lima belas) trayek kapal angkutan barang di laut (Tol Laut) dan 3 (tiga) trayek tambahan yang menyinggahi daerah-daerah yang masuk ke dalam kategori daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, dengan harapan daerah-daerah yang dilalui program Tol Laut ini dapat menumbuhkan pusat-pusat industri dan perdagangan baru sehingga mempu meningkatkan perekonomian daerah tersebut.
Dirjen Agus juga menyinggung bahwa Rapat Koordinasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut ini bertujuan untuk menyatukan dan menguatkan persepsi terkait kebijakan dan operasional bidang angkutan laut di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya yang mengemban tugas dan fungsi lalu lintas dan angkutan laut pada Unit Pelaksana Teknis di daerah atau pelabuhan.
“Saya memandang kegiatan ini sebagai langkah yang baik untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan isu yang berkembang di bidang angkutan laut,” ungkapnya..
Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan akan terciptanya tata kelola Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang baik guna membangun perilaku aparatur yang memiliki integritas tinggi, produktif, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada para stakeholders/pemangku kepentingan di pelabuhan.
Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai diskusi dengan mengundang nara sumber, salah satunya dari DPP INSA dan internal Kemenhub. (hum/***)
