Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus melakukan optimalisasi digital di era industri 4.0 sejalan dengan digitalisasi layanan di berbagai sektor, tidak terkecuali sektor pelabuhan dan logistik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih transparan, efisien dan akuntabel.
“Sejalan dengan arahan Presiden RI (Joko Widodo-red), meski saat ini kita tengah berada dalam keterbatasan akibat pandemi Covid-19, Kementerian Perhubungan terus mengoptimalkan pembangunan sektor transportasi laut yang berdaya saing,” kata Menhub Budi, dalam sambutannya pada acara Webinar Nasional bertajuk “Strategi Pelabuhan dan Pelayaran Dalam Era Ekosistem Logistik”, yang diselenggarakan Ocean Week bersama PT PMLI, di Rabu (20/1/2021).
Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut yaitu Direktur Utama PT. Pelindo I (Persero) Dani Rusli Utama; Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT. Pelindo II (Persero), Ogi Rulino, Diektur Utama PT. Pelindo IV, Prasetyadi; direktur PT. Samudera Indonesia Asmari Heri, Managing Director MSC Indonesia, Dhany Novianto; Presiden Direktur Gurita Lintas Samudera, Soenarto, Wakil Ketua Umum DPP INSA, Fati Khusumo, dan Ketua Umum DPP ALFI/ILFA, Yukki Nugrahawan Hanafi, dengan moderator President Inampa Pasoroan Herman Harianja.
Menhub Budi menyebutkan, dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017, saat ini terdapat 636 pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut, 57 terminal yang merupakan bagian dari pelabuhan, dan 1321 rencana lokasi pelabuhan.
Kebijakan pelabuhan nasional diarahkan dalam upaya mendorong investasi swasta, mendorong persaingan, pemberdayaan peran penyelenggara pelabuhan, mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman, terjamin dan optimal.
Reformasi bidang kepelabuhanan juga dilakukan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, meliputi penyederhanaan perizinan berusaha, kemudahan investasi, dan pengenaan sanksi.
“Oleh karenanya, Kementerian Perhubungan terus melakukan pengembangan digitalisasi, di antaranya digitalisasi perizinan pada aplikasi Simlala, digitalisasi pelayanan pelabuhan pada inaportnet, tracking distribusi barang dan ternak di area 3TP pada aplikasi Sitolaut, serta transparansi dan efisiensi pada dashboard monitoring. Diharapkan optimasi teknologi informasi tersebut dapat meningkatkan pelayanan menjnadi lebih transparan, efisiensi dan akuntabel,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan implementasi era logistik ekositem memiliki banyak manfaat, antara lain dapat menurunkan biaya logistik, sharing kapasitas logistik, menumbuhkan ekonomi digital, meningkatkan transpransi layanan, sistem antar K/L terhubung, mengurangi mata rantai logistik, tidak ada duplikasi dan repetisi dan menghilangkan proses manual. Semua itu diharapkan dapat tercapai dengan adanya konsep kolaborasi National Logistic Ecosystem (NLE).
“Sebagaimana kita ketahui, konsep kolaborasi NLE didukung oleh platform yang menghubungkan proses logistik end-to-end yang memungkinkan proses logistik nasional yang efisien. NLE berkolaborasi dengan sistem logistik yang telah ada dan berintegrasi dengan fase logistik yang belum didukung sistem logistik,” kata Dirjen Agus.
Adapun beberapa capaian program NLE kolaborasi dengan Kemenhub tahun 2020 di antaranya uji coba SSM pengangkutan, penerapan STS-FSU dan SSM Perizinan Tahap I, penebusan DO dan pengeluaran SP2 melalui platform pemerintah dan shipping, uji coba kolaborasi pergudangan, identifikasi awal proses bisnis depo kontainer di Jakarta dan Surabaya, serta penerapan perizinan STS dan Floating Storage Unit (FSU).
Sedangkan target program NLE di tahun 2021-2024 antara lain perluasan SSM Perizinan secara nasional dan pengembangan tahap 2, pengiriman semua DO yang diterbitkan oleh shipping dan semua SP2 yang diterbitkan oleh terminal petikemas ke NLE, penerapan kolaborasi platform pergudangan, penataan area Pelabuhan Tanjung Priok, penataan area Batu Ampar dan Kabil, penerapan SSM pengangkut dan pengembangan penerapan warehousing.
“Pemerintah berkomitmen untuk selalu mendukung tumbuh kembang industri kepelabuhanan dan pelayaran di Indonesia, menyederhanakan proses perizinan agar lebih cepat, serta melakukan perbaikan sistem layanan dan kinerja di pelabuhan. Untuk itu, saya ingin mengajak kepada seluruh pihak dan stakeholder terkait, mari kita tingkatkan sinergi untuk bersama-sama membangun dan memajukan pelabuhan di Indonesia”. (***)
