Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis minta agar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan jajarannya di Kemenhub fokus untuk merampungkan berbagai pekerjaan yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) perhubungan.
“Komisi V DPR RI minta supaya Pak Menhub (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi-red) fokus menyelesaikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang sudah ada dalam RPJM, jangan malah memikirkan hal-hal yang lain,” kata Francis kepada Ocean Week, di Jakarta.
Sebab, menurut politisi Gerindra ini, banyak sekali tugas Kemenhub untuk menyelesaikan pembangunan maupun pengembangan proyek infrastruktur. Misalnya, di wilayah Sumatera Utara yang harus digarap adalah pengembangan TPK Belawan, Kuala Tanjung, Pelabuhan Pulau Tello, pelabuhan Sibolga, Labuhan Angin, Teluk Nibung, Bagan Asahan, Gunung Sitoli, pulau Batu, dan Parlimbungan Ketek.
Belum lagi yang di Sumatera Barat, seperti pengembangan pelabuhan Cerocoh Painan, Teluk Bayur, pelabuhan Tiram, dan Pasapuat. “Ada juga kegiatan strategis jangka menengah nasional yang mesti menjadi fokus mereka (Kemenhub-red) antara lain pengembangan dermaga penyeberangan Tua Pejat, Sikakap, Danau Ombilin, Pagai Selatan dan P Padang,” ungkap Francis.
Di wilayah lain pun, tegas Francis, masih banyak pula proyek infrastruktur yang mesti diselesaikan. “Kami sudah teken anggaran untuk proyek infrastruktur transportasi itu sekitar Rp 200 triliun,” ucapnya lagi.
Pihaknya juga berharap agar program tol laut terus menjadi fokus dari Kemenhub. Sebab, tol laut ini dinilai Francis cukup bagus dan memberi dampak positif bagi masyarakat yang wilayahnya dimasuki rute tol laut.
Sementara itu, Hary Budiono, Direktur Pelni menyatakan bahwa tol laut juga sudah berhasil menekan cost logistik. Dia juga mengakui jika Pelni paling banyak memperoleh penugasan untuk tol laut ini. “Pelni sekarang sudah masuk ke daerah-daerah terpencil untuk tol laut ini,” ujarnya kepada Ocean Week, di Jakarta, kemarin.
Menjawab pertanyaan bahwa dengan adanya tol laut harga barang tetap tinggi, Harry mengemukakan, tidak betul itu. “Tapi kalau yang di daerah terluar (pedalaman) ya harga barang beda dengan di kota dekat pelabuhan,” ungkapnya.
Makanya, program tol laut ini, kata Harry, mesti dibarengi dengan program tol darat maupun tol udara. “Untuk di wilayah Papua, tol udara juga sudah mulai dibangun, mestinya bagus juga di daratnya untuk distribusikan lanjutan dari tol laut,” ujarnya.
Seperti diketahui bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan untuk membangun sektor transportasi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019.
Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan perhubungan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran perhubungan baik tingkat Pusat maupun Daerah. Secara berjenjang dokumen Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renstra atau dokumen rencana masing-masing Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II.
Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. (***)
