PT Pelabuhan Indonesia II menggelar Forum Group Discussion (FGD) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu di Kantor Pusat IPC. FGD ini merupakan wujud memantapkan langkah IPC dan Pemerintah Daerah Bengkulu untuk merealisasi rencana KEK Pulau Baai Bengkulu.
Turut hadir Direktur Operasi IPC Prasetyadi, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Kepala Bagian Perencanaan Dewan KEK Nasional Ahmad Buchory, GM Cabang Pelabuhan Bengkulu Nurkholis Lukman, perwakilan DPMPTSP, perwakilan LAPI ITB, perwakilan KADIN, perwakilan asosiasi dan pelaku usaha.
Dalam FGD ini diberikan paparan mengenai komoditas sumber daya alam seperti kopi, sawit, karet, batubara, sektor perikanan dan panas bumi serta berbagai potensi yang bisa dikembangkan dari lokasi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang strategis.
“Secara geografis Pelabuhan Pulau Baai berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, juga Bengkulu yang terhubung dengan empat provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung, sehingga Bengkulu diharapkan mampu menjadi beranda perekonomian di Sumatera,” ujar Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah.
IPC memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 11,926,000m2 yang rencananya digunakan untuk pengembangan Pelabuhan dan KEK Pulau Baai Bengkulu yang didukung oleh fasilitas Terminal Curah Kering, Terminal Curah Cair, Terminal Khusus Hewan, juga infrastruktur terbaik dan fasilitas pendukung lainnya.
“Dengan kehadiran KEK Pulau Baai Bengkulu ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah baik dari sisi bisnis maupun sosial. Integrasi antara pelabuhan dan area industri meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, tidak hanya itu, hal ini juga berarti kenaikan insentif bagi Pemerintah. Secara sosial, KEK ini membuka lapangan kerja lebih luas dibandingkan sebelumnya,” pungkas Prasetyadi. (pld2/**)
