Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyelenggarakan halal bihalal dan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Tarif 32% AS, Tantangan dan Peluang Baru dalam Ekspor, Forwarding, dan Logistik Nasional’ bertempat di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, (25/4/2025).
Hadir pada kesempatan itu antara lain, Dyah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan RI, Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum DPP APBMI Juswandi Kristanto, Ketua Umum Asdeki Mustofa Kamal, perwakilan GINSI Taufan dan para pelaku usaha anggota Kadin.
Menurut Akbar Djohan, Ketua Umum DPP ALFI bahwa kegiatan ini menjadi moment strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga asosiasi i distribusi dalam merespon kebijakan pemerintah AS yang resmi memberlakukan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap sejumlah produk ekspor asal Indonesia.
Akbar mengatakan bagaimana pentingnya penguatan sistem logistik dan supply chain nasional sebagai langkah taktis menghadapi tantangan perdagangan global. “Situasi ini tak hanya menuntut reaksi cepat, tapi juga strategi jangka panjang. Kita tidak bisa hanya bereaksi terhadap tarif. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem logistik yang efisien, tangguh, dan mampu bersaing secara global,” ujar Akbar Djohan.
Kata Akbar, meskipun ekspor Indonesia ke AS berdasarkan data terbaru hanya sekitar 2% dari produk domestik bruto (PDB), dampak lanjutan dari kebijakan tarif tersebut diprediksi dapat berimbas besar terhadap mitra dagang dan ekosistem logistik nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagaimana dikutip Akbar, memperkirakan bahwa jika tarif 32% benar-benar diterapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa terpangkas sebesar 0,3 hingga 0,5 poin dari target PDB nasional sebesar 5,2%.
Menanggapi masalah itu, Indonesia telah mengusulkan peningkatan nilai impor dari Amerika hingga US$ 19 Miliar dengan sekitar US$ 10 miliar diantaranya dalam bentuk energi, sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan hubungan dagang. Pemerintah juga menawarkan pengurangan hambatan non tarif dan pemotongan pajak untuk sejumlah produk AS.
Seruan strategis juga datang dari Prof. Ir. I Nyoman Pujawan yang melihat peluang ekspor tetap terbuka selama Indonesia mampu menjaga stabilitas dan saya saing logistiknya, serta dari Eddy Putera yang menekankan pentingnya efisiensi operasional dan perlindungan bagi pelaku usaha logistik skala kecil menengah.
Dalam forum diskusi pada hari Jumat (25/4) ini, AlFI menghadirkan para pakar dan tokoh utama untuk membahas secara menyeluruh berbagai aspek strategis, meliputi analisis dampak langsung kebijakan tarif terhadap aktivitas forwarding dan ekspor barang Indonesia; tantangan biaya logistik, pengiriman, dan efisiensi rantai pasok; potensi reorientasi pasar tujuan ekspor, peran National Logistics Ecosystem (NLE), National Single Window (NSW) serta kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaku usaha, peluang diplomasi logistik yang dapat dijalankan oleh asosiasi dan pelaku industri, hingga strategi kolaboratif antara pemerintah, asosiasi, dan dunia usaha untuk menghadapi disrupsi dalam perdagangan internasional.
Peluang Baru
Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya N. Bakrie, dalam kesempatan tersebut mengapresiasi terhadap kegiatan yang digelar oleh ALFI.
“Kita mesti cari terobosan lain dengan membuka pasar perdagangan baru, bisa saja dengan Eropa dan negara-negara Asia,” ujarnya.
Hal yang serupa juga disampaikan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti. Wamendag juga menyoroti bagaimana strategi perdagangan Indonesia, karena saat ini kita sedang menghadapi sesuatu akibat kebijakan presiden AS Trump.
“Ada beberapa hal untuk solusi, bagaimana kita memperluas pasar internasional kita,” ungkap Dyah Roro.
Kata Wamendag, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan pasarnya ke kawasan Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Di Asia, misalnya, kedekatan geografis dan kemiripan budaya dapat mempermudah akses ke pasar-pasar baru, sementara negara-negara Timur Tengah memiliki permintaan tinggi terhadap produk halal Indonesia yang berkualitas.
Diversifikasi ini tidak hanya akan mengurangi risiko ketergantungan, tetapi juga membuka peluang bagi produk Indonesia untuk dikenal di pasar global secara lebih luas.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi, yang menghadirkan narasumber antara lain Susila Brata, S.E., M.M dari Dirjen Kepabeanan Kementerian Keuangan RI, lalu Shanti Samdasani, pendiri S.ASEAN International Advocacy and Consultancy, kemudian Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dan Dr. Setia Diarta, MT dari Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI, serta Harry Sutanto, Wakil Ketua Umum DPP ALFI.
Para pembicara membagikan pandangan kritis dan solusi konstruktif mengenai bagaimana Indonesia dapat menjawab tantangan tarif global dengan memperkuat struktur logistik nasional.
Melalui kegiatan ini, ujar Akbar, ALFI menargetkan sejumlah keluaran utama, di antaranya adalah rekomendasi strategis untuk pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, dokumen ringkasan hasil FGD yang dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan nasional, pemetaan risiko dan peluang ekspor alternatif untuk memperluas akses pasar; serta penguatan jejaring kerja sama antara asosiasi nasional dengan mitra internasional dalam konteks diplomasi logistik.
Menurut Akbar, acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian menuju ALFI CONVEX 2025, yakni sebuah pameran dan forum logistik terbesar di Indonesia yang akan digelar pada bulan November 2025 mendatang.
Mengusung tema besar “Indonesia in Motion – Transformasi Logistik Menuju Indonesia Emas 2045”.
ALFI CONVEX akan menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai stakeholder, inovasi teknologi logistik, serta arah kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan global. (***)
