Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan pelayaran sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Kampanye Keselamatan Pelayaran yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (12/2).
Dalam kegiatan tersebut, Ditjen Perhubungan Laut menyerahkan secara simbolis 707 Buku Pelaut Merah, 1.072 Pas Kecil, 753 unit life jacket, 29 unit life buoy, 400 set alat pelindung diri (APD), 65 unit Alat Pemadam Api Ringan (APAR), paket sembako, serta 200 Buku Panduan Basic Safety Training (BST). Bantuan ini sebagian besar telah terdistribusi kepada nelayan dan masyarakat maritim di Provinsi NTT.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Capt. Hendri Ginting, menegaskan bahwa keselamatan pelayaran merupakan fondasi utama dalam mendukung konektivitas dan pariwisata nasional, khususnya di wilayah destinasi super prioritas seperti Labuan Bajo.
“Labuan Bajo adalah destinasi pariwisata kelas dunia dengan aktivitas pelayaran yang sangat tinggi, mulai dari kapal wisata, kapal penumpang antarpulau, kapal perintis hingga kapal nelayan. Di balik potensi besar tersebut, ada satu hal yang tidak bisa ditawar, yaitu keselamatan,” ujar Capt. Hendri Ginting.
Dia menekankan bahwa satu kejadian kecelakaan laut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga dapat mencederai kepercayaan publik terhadap transportasi laut dan pariwisata nasional.
Lebih lanjut, Capt. Hendri mengingatkan bahwa Indonesia akan segera memasuki periode Angkutan Lebaran Tahun 2026, di mana mobilitas masyarakat menggunakan moda transportasi laut diperkirakan meningkat signifikan, terutama di wilayah kepulauan seperti NTT.
“Pada periode Angkutan Lebaran, kita juga menghadapi tantangan cuaca ekstrem seperti gelombang tinggi, angin kencang, dan curah hujan tinggi. Perubahan cuaca di perairan NTT dapat terjadi sangat cepat. Untuk itu, saya mengimbau seluruh operator dan nakhoda kapal agar selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG serta tidak memaksakan keberangkatan apabila kondisi tidak aman. Lebih baik menunda perjalanan daripada mempertaruhkan keselamatan jiwa,” tegasnya.
Dia juga menginstruksikan kepada seluruh Syahbandar dan jajaran Ditjen Perhubungan Laut untuk meningkatkan pengawasan terhadap kapal yang beroperasi, termasuk memperketat pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check). Kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan tidak boleh diberikan izin berlayar, termasuk dalam hal pengawasan muatan barang, penumpang, dan kendaraan.
“Keselamatan adalah harga mati. Karena itu, saya tegaskan kembali komitmen kita bersama, Zero Compromise for Safety,” tegas Capt. Hendri.
Melalui kampanye ini, Kementerian Perhubungan mengajak seluruh pemangku kepentingan, operator kapal, awak kapal, nelayan, serta masyarakat, untuk bersama-sama membangun budaya keselamatan pelayaran yang berkelanjutan.
Di hari yang sama, Direktorat KPLP bersama KSOP Kelas III Labuan Bajo menyerakan life jacket secara langsung di Dermaga Marina Water Front Labuan Bajo sebanyak 50 unit kepada nelayan dan Masyarakat maritim.
Dukungan Pemda
Dukungan penuh juga disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Flori Rita Wuisan. Dalam sambutannya disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan atas perhatian dan program yang memperkuat aksesibilitas wilayah kepulauan NTT, khususnya Labuan Bajo sebagai destinasi wisata unggulan yang indah dan eksotis dengan kekayaan sumber daya alamnya.
“Kami berkomitmen menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi yang terpercaya. Namun kecelakaan dapat menutup peluang besar ke depan. Karena itu, penerapan aturan keselamatan kapal harus dipatuhi secara konsisten melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat,” tegasnya.
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa kampanye ini harus menjadi momentum bermartabat yang benar-benar berdampak bagi keselamatan pelayaran di daerahnya.
“Budaya malu melanggar harus kita bangun bersama. Alat keselamatan bukan sekadar pajangan, tetapi harus berfungsi optimal,” tambahnya.
Kerja Sama dengan Australia
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Transport Counsellor, Australian Embassy Jakarta, Michelle La Rue, yang menegaskan dukungan Pemerintah Australia terhadap peningkatan keselamatan dan kapasitas sektor maritim Indonesia melalui kerja sama bilateral dalam kerangka Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP).
Program ITSAP merupakan kerja sama keselamatan transportasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang telah berjalan sejak tahun 2008, mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola keselamatan, serta dukungan teknis di sektor transportasi laut.
Kampanye ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Perhubungan dan mitra strategis, yaitu dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian, BMKG, Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere serta Project Director AMSAT International. Turut hadir 200 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat dan Daerah, Forkopimda, instansi teknis, asosiasi pelayaran, pelaku usaha maritim, perwakilan awak kapal wisata, nelayan serta masyarakat pesisir. (***)
