Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengapresiasi terhadap rencana pembangunan PLTA (pembangkit listrik tenaga air) Kayan 9.000 Megawatt (MW) oleh Pemprov. Kaltara.
“Gubernur Kaltara (H Irianto Lambrie-red) sudah mengatakan, investor yang tertarik ke PLTA itu PT KHE (Kayan Hydro Energy). Namun, ada lagi investor yang juga tertarik, sudah meninjau dan meyakinkan bahwa dia sudah mencapai profit dalam mengelola investasi di Indonesia. Jadi, saya pikir, mau apalagi, kita akan buat mereka bergabung untuk mengelola PLTA Kayan. Kita tak perlu terlalu khawatir akan hal ini,” kata Luhut saat konferensi pers disela Rakor Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BI di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat (14/7).
Menurut Luhut, pengelolaan bersama antar investor itu tidak akan membebani negara maupun daerah. Karena, sifatnya Bussines to Bussines (B to B). “Biarkan saja dikelola seperti itu. Kalau nanti ada private sector atau state on company yang masuk, dipersilakan. Tapi ingat, ini B to B, dalam urusan peminjaman dana, pertanggungjawaban pemerintah sebagai umbrella-nya. Dan, tak menambah rasio utang kita ke PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), toh utang kita ke PBB masih dibawah 30 persen,” ungkapnya.
Luhut mengemukakan, hilirisasi industri bersifat mutlak dan terintegrasi. “Indonesia tak boleh lagi mengekspor material mentah, harus melihat nilai tambahnya. Kalimantan, khususnya Kaltara, potensi hilirisasi itu ada pada kelapa sawit. Yang diatur saat ini adalah supply-nya, jangan sampai berlebihan sehingga harganya bisa mencapai USD 800 per ton. Ini baik, tapi kita benahi lagi agar tak berhenti sampai disitu. Harus ada turunannya, industri hilir kelapa sawit itu sendiri,” ucap Menko Maritim Luhut.
Kata Luhut, ketertarikan investasi ke suatu daerah tergantung pada besaran return yang diperoleh investor. Ditambah dengan kemudahan dalam regulasi investasi dari pemerintah daerah.
“Siapapun investornya. Dari Jepang, Tiongkok atau kombinasi, kita sudah punya parameter yang jelas untuk menjalankan fungsi masing-masing. Jadi, polanya sederhana,” jelasnya.
Tol Laut
Sementara itu Menhub Budi Karya Sumadi juga mengapresiasi positif rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kaltara.
Menhub menyatakan akan mengintensifkan peran Tol Laut. “Tol Laut setelah diintensifkan, tidak hanya menjadi angkutan bahan pokok dari Indonesia Barat ke Timur. Tapi diberdayakan untuk membawa produk dari Indonesia Timur ke Barat. Seperti ikan, rumput laut dan lainnya. BI sudah melakukan hal ini di Maluku, dan saya minta ke Gubernur BI untuk melakukan hal serupa di Kaltara dan daerah lainnya,” kata Budi Karya pada konferensi pers, di Kaltara.
Sedangkan Gubernur Kaltara, H Irianto Lambrie menyampaikan ucapan terimaksihnya kepada para Menteri dan yang terkait atas kegiatan rapat yang digelar di daerahnya. “Terima kasih kepada Menko Kemaritiman (Luhut Binsar Pandjaitan-red) yang mendorong percepatan realisasi rencana investasi pembangunan PLTA,” kata Irianto.
Irianto optimistis, dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kaltara akan semakin membaik. “Saat ini saja, Kaltara sebagai provinsi termuda di Indonesia sudah mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi baik secara regional maupun nasional. Di regional Kalimantan, Kaltara pertumbuhan ekonominya urutan kedua setelah Kalteng (Kalimantan Tengah), sementara secara nasional, kontribusi Kaltara jauh lebih baik dari Gorontalo dan daerah lainnya,” ujarnya.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo saat konferensi pers menyampaikan bahwa pada rakor pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BI, ada tiga poin yang menjadi kebijakan untuk dilakukan kedepan, yakni, kebijakan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar daerah yang dibarengi perkembangan divestasi sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat tata kelola birokrasi.
Kemudian mengoptimalkan berbagai potensi siklus ekonomi daerah baik melalui diversifikasi vertikal maupun horizontal, dan kebijakan untuk membangun industri secara terpadu.
“Ditargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 5 hingga 5,4 persen pada 2017 ini, sehingga dibutuhkan berbagai langkah untuk mencapai hal tersebut. Sedangkan Kalimantan, secara signifikan pertumbuhan ekonominya menjadi 4,9 persen pada kuartal I dari sebelumnya 1,4 hingga 2 persen. Ini dipicu oleh naiknya harga batu bara dan CPO (Crude Palm Oil),” kata Agus. (***)
